Barometer Bali | Denpasar – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Dr. Bima Arya Sugiarto menegaskan pengendalian produk tembakau merupakan tanggung jawab mutlak pemerintah daerah dalam melindungi kesehatan masyarakat, bukan hanya pilihan kebijakan.
Hal tersebut disampaikan mantan Wali Kota Bogor itu saat menjadi pembicara dalam forum Asia Pacific Subregional Tobacco Control Leadership Program di Kuta, Badung, Bali, pada Jumat 13/11/2026).
Dalam paparannya, Bima Arya menyoroti posisi strategis Indonesia yang tengah menikmati fase bonus demografi, dengan dominasi penduduk usia kerja mencapai sekitar 68 persen dari total populasi.
Namun, ia mengingatkan momentum ini memiliki batas waktu dan diperkirakan berakhir secara nasional pada rentang tahun 2038 hingga 2040, bahkan lebih cepat di sejumlah wilayah seperti Bali dan Sumatra.
“Kita berada di garis 20 tahun ke depan, di mana bonus demografi akan berakhir. Di beberapa provinsi, hal itu bahkan akan terjadi lebih cepat, seperti di Sumatra yang diperkirakan dalam empat tahun ke depan atau pada tahun 2030,” ujar Bima Arya di hadapan para delegasi dari Indonesia, Kamboja, Filipina, Laos, Nepal, Timor Leste, Singapura hingga Amerika Serikat.
Untuk mengoptimalkan bonus demografi tersebut, ia menekankan pentingnya peran kepala daerah mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota dalam melindungi generasi muda dari ancaman kesehatan seperti paparan asap rokok dan tuberkulosis.
Ia menggarisbawahi tiga aturan tata niaga produk tembakau yang harus dipertahankan dan dipertegas implementasinya di daerah:
– Larangan memajang (display) produk tembakau di tempat-tempat penjualan.
– Larangan merokok di Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang telah ditetapkan.
-Larangan menjual produk tembakau kepada anak-anak di bawah umur.
Pada kesempatan yang sama, Bima Arya memaparkan data kesehatan publik yang memprihatinkan. Merujuk data tahun 2025, prevalensi merokok di Indonesia menyentuh angka 38,7 persen—tertinggi di antara 176 negara.
Sementara itu, toko swalayan dan televisi tercatat sebagai media dengan paparan iklan rokok tertinggi, masing-masing sebesar 65,2 persen.
Kondisi ini diperberat oleh masifnya peredaran rokok elektrik (vape) yang kini memiliki lebih dari 2 juta pengguna serta didukung lebih dari 5.000 toko ritel di Indonesia.
Ia menilai rokok elektrik telah bergeser menjadi produk gaya hidup (lifestyle), kerap dipasarkan tanpa pengecekan batas usia, serta sulit diidentifikasi kandungan bahannya (ingredients).
Oleh karena itu, ia menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas aparat penegak hukum maupun kebijakan pelarangan peredaran rokok elektrik.
Berbekal pengalamannya saat memimpin Pemerintah Kota Bogor, Bima Arya menuturkan bahwa ketegasan regulasi pengendalian tembakau terbukti mampu melindungi warga sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi yang sehat.
Ia meminta para pemimpin daerah tidak gentar menghadapi strategi pemasaran industri tembakau yang semakin kreatif.
“Kita harus memiliki nyali dan berdiri paling depan dalam melindungi masyarakat, bukan hanya dalam membuat regulasi, tetapi juga memperketat pengawasan di lapangan, mulai dari toko, ritel, hingga kafe,” tegasnya. (rian)
