Barometer Bali | Denpasar – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Bali bersama polres jajaran mengungkap lima kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan permasalahan pekerja migran Indonesia (PMI). Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan sembilan orang terduga pelaku, terdiri dari tujuh laki-laki dan dua perempuan.
Pengungkapan ini dilakukan melalui Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) penegakan hukum (Gakkum) TPPO/PMI yang berlangsung pada 13-19 November 2026. Lima kasus tersebut ditangani Ditreskrimum Polda Bali bersama Polresta Denpasar, Polres Badung, Polres Gianyar, dan Polres Jembrana.
Dirreskrimum Polda Bali Kombes Pol Stevy Frits Pattiasina mengungkapkan hal tersebut dalam konferensi pers di lobi Ditreskrimum Polda Bali, Jumat (20/11/2026). Konferensi pers tersebut turut dihadiri Kasubdit IV AKBP Rahmawaty Ismail, Kasubbid Penmas Bidhumas AKBP Rina Isriana Dewi, serta jajaran Satreskrim dari polres yang menangani perkara tersebut.
“Dalam pelaksanaan KRYD Gakkum TPPO dan PMI ini, kami melakukan penyelidikan serta penindakan secara serentak di wilayah hukum Polda Bali. Dari hasil kegiatan tersebut, berhasil diungkap lima laporan polisi dengan mengamankan sembilan orang yang diduga terlibat dalam tindak pidana tersebut,” ungkap Kombes Stevy.
Lima Laporan Polisi di Empat Wilayah
Berdasarkan hasil penindakan, lima laporan polisi tersebut terdiri dari satu laporan di Ditreskrimum Polda Bali, masing-masing satu laporan di Polresta Denpasar, Polres Badung, Polres Gianyar, dan Polres Jembrana.
Pengungkapan ini merupakan hasil koordinasi dan kerja sama Ditreskrimum Polda Bali dengan seluruh polres jajaran. Kepolisian menegaskan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen untuk memberantas praktik perdagangan orang dan berbagai bentuk eksploitasi terhadap manusia.
Dari hasil penyelidikan, petugas menemukan sejumlah modus operandi yang digunakan para terduga pelaku. Salah satunya menjalankan praktik prostitusi dengan memanfaatkan aplikasi MiChat untuk menawarkan jasa pelayanan BO (booking online).
Selain itu, polisi juga menemukan dugaan praktik mempekerjakan anak di bawah umur sebagai LC (Lady Companion) atau pemandu lagu yang disertai eksploitasi seksual.
Amankan Puluhan Barang Bukti
Dalam pengungkapan lima kasus tersebut, polisi turut menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas para pelaku.
Barang bukti yang diamankan meliputi uang tunai Rp3.680.000, tujuh buah KTP, satu unit iPad, 21 unit telepon genggam, empat kotak kondom belum terpakai, empat kondom bekas pakai, empat buah handuk, dua buah seprai, dua buku nota pembayaran atau penjualan, empat sarung bantal, satu kartu keluarga, dan dua unit DVR CCTV.
Selain itu, petugas juga mengamankan satu buku pemandu lagu, satu botol baby oil, satu lembar tisu bekas pakai, satu unit sepeda motor, satu buah buvet berwarna putih, serta satu buah pelumas.
Korban Mendapat Pendampingan
Lebih lanjut, Kombes Stevy menjelaskan, terhadap sembilan orang yang diamankan saat ini telah dilakukan proses penyidikan. Di sisi lain, penyidik juga melakukan langkah perlindungan terhadap para korban, termasuk menyediakan penampungan dan pendampingan sebagai bagian dari proses reintegrasi sosial.
“Kami tidak hanya berfokus pada penegakan hukum terhadap para pelaku, tetapi juga memberikan perhatian terhadap kondisi para korban. Khusus korban yang masih di bawah umur, kami berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk memastikan proses pendampingan dan penanganannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak,” jelasnya.
Atas perbuatannya, para terduga pelaku dipersangkakan dengan sejumlah ketentuan hukum, yakni Pasal 455, Pasal 420, Pasal 421, dan Pasal 407 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 88 juncto Pasal 76i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Dirreskrimum Polda Bali menegaskan, penyidik masih melakukan pengembangan terhadap perkara tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mendalami kemungkinan adanya jaringan atau kelompok lain yang terlibat, termasuk dugaan keterlibatan pelaku tambahan.
Sementara itu, upaya reintegrasi dan pendampingan terhadap para korban juga terus dilakukan guna memastikan hak-hak korban tetap terlindungi.
“Pengungkapan kasus TPPO ini merupakan wujud nyata komitmen Polri dalam memberantas segala bentuk eksploitasi manusia. Tidak ada ruang bagi para pelaku perdagangan orang untuk beroperasi di wilayah hukum Polda Bali. Kami akan terus melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap siapa pun yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang maupun eksploitasi terhadap pekerja migran Indonesia,” tegas Kombes Stevy.
Di akhir keterangannya, ia mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan dan tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan dengan iming-iming gaji tinggi, baik di dalam maupun luar negeri, apabila tidak melalui prosedur resmi.
Masyarakat juga diminta lebih cermat terhadap proses perekrutan tenaga kerja, terutama apabila identitas perusahaan, legalitas, maupun mekanisme penempatannya tidak jelas.
Apabila mengetahui atau mencurigai adanya praktik perekrutan ilegal, perdagangan orang, maupun eksploitasi seksual, masyarakat diharapkan segera melaporkannya ke kantor kepolisian terdekat atau melalui Hotline Polri 110.
“Perdagangan orang merupakan kejahatan kemanusiaan yang dapat terjadi di sekitar kita. Jangan diam apabila mengetahui adanya praktik perekrutan yang mencurigakan atau dugaan eksploitasi manusia. Segera laporkan kepada pihak kepolisian. Satu laporan dari masyarakat dapat menyelamatkan masa depan dan kehidupan orang lain,” tutupnya.
Polda Bali menegaskan akan terus meningkatkan upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang serta mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama memutus mata rantai TPPO dan PMI demi melindungi masyarakat dari segala bentuk eksploitasi manusia. (rian)










