Foto: Acara Pembukaan Seminar Nasional dan Kongres VII Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik se-Indonesia (Himapolindo) Tahun 2022 bertempat di Gedung Auditorium Widya Sabha Kampus Jimbaran, Senin (5/12/2022). (rtr/unud)
Jimbaran | barometerbali – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Udayana (Unud) menjadi tuan rumah pelaksanaan Seminar Nasional dan Kongres VII Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik se Indonesia (Himapolindo) Tahun 2022 bertempat di Gedung Auditorium Widya Sabha Kampus Jimbaran, Senin (5/12/2022). Kegiatan ini dibuka oleh Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Janedjri M. Gaffar dan dihadiri oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Unud, Kepala BRIDA Bali, perwakilan Bupati Badung dan Walikota Denpasar, Dekan FISIP Unud, Dekan Fakultas Hukum, Para Wakil Dekan FISIP, Koorprodi dan Ketua Umum dan delegasi Kongres VII Himapolindo.
Ketua Umum Himapolindo Mu’amar Khadafi menyampaikan Himapol Indonesia adalah organisasi yang menaungi mahasiswa ilmu politik seluruh Indonesia yang terbagi atas enam koordinator wilayah. Hari ini rekan-rekan dari berbagai daerah hadir untuk menjalin silaturahmi dan memberikan ide, pikiran dan intelektual dalam berbakti dan berkarya untuk negeri.
Ada sekitar 70 delegasi dari total 20 kampus yang tercatat di panitia. Pihaknya mengharapkan Kongres menghasilkan suatu produk yang menjadi bagian dari proses kebijakan baik pada posisi politik dalam negeri maupun politik luar negeri bagi bangsa dan negara.
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Unud Prof. Ngakan Putu Gede Suardana dalam sambutannya menyampaikan Tahun 2022 ini Unud dipilih sebagai tuan rumah Kongres VII, dengan tema “In Defence Political Values: A New Visioning” yang dilatarbelakangi dengan semangat mahasiswa Ilmu Politik Indonesia untuk dapat berkontribusi dalam mempertahankan nilai-nilai moralitas politik yang sesungguhnya menyongsong Indonesia Emas 2045.
“Namun yang paling dekat adalah perhelatan demokrasi yaitu Pemilu serentak di tahun 2024 yang harus menjadi perhatian kita semua untuk turut menyukseskannya. Sebagai mahasiswa ilmu politik tentu peranannya sangat besar, untuk itu pada saat kongres agar dirumuskan segala sesuatunya sehingga dapat turut berkontribusi karena mahasiswa adalah generasi penerus bangsa kita yang harus menegakkan NKRI, Pancasila dan UUD 1945,” tegas Prof. Ngakan.
Kepala BRIDA Provinsi Bali Ir. Made Gunaja, M.Si mewakili Gubernur dalam sambutannya menyampaikan Kongres ini diharapkan dapat menjadi wadah permusyawaratan mahasiswa ilmu politik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini juga menjadi momentum yang sangat tepat untuk menumbuhkan ketertarikan generasi muda di bidang politik dan memperkokoh kebanggaan terhadap tanah air, bangsa dan negara.
“Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang baik dalam rangka mempersiapkan character building pemuda bangsa Indonesia sebagai pemimpin masa depan bangsa dan negara Indonesia,” harap Gunaja.
Keynote Speaker Menko Polhukam pada materinya yang disampaikan oleh Deputi VI menekankan bahwa politik harus dimaknai sebagai jalan luhur untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila melalui kekuasan negara. Pada saat yang sama politik tidak boleh dijalankan dengan cara-cara yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Politik harus diletakkan dibawah kebenaran Tuhan, berdasarkan ajaran agama dan kepercayaan, menjunjung tinggi kemanusiaan, mengutamakan persatuan bangsa, mengedepankan hikmat kebijaksanaan, dan diorientasikan untuk keadilan sosial.
“Seiring dengan itu hukum harus ditasbihkan untuk mewujudkan keadilan, bukan semata-mata keadilan individual saja tetapi juga meliputi keadilan sosial. Hukum tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai agama dan harus memuliakan umat manusia. Keadilan sosial dan kemuliaan membutuhkan harmoni sosial yang menghormati keragaman sebagai kehendak Tuhan,” ungkapnya.
Sementara Seminar Nasional yang mengambil tema “Rethinking The Future of Indonesian Politics In 2045” menghadirkan beberapa narasumber yakni Perwakilan Menteri Dalam Negeri yakni Direktur Politik Dalam Negeri, Drs. Syarmadani, M.Si, Koordinator Staf Khusus Presiden RI A.A.N.G. Ari Dwipayana, Anggota Komisi II DPR RI A.A Bagus Adi Mahendra dan Dosen Ilmu Politik Unud I Ketut Putra Erawan, Ph.D. (BB/501)
