Ket foto: Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pengamanan Pemilukada Serentak Tahun 2024 di Wisma Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (29/4/2024) (Sumber: BB/Rian)
Denpasar | barometerbali – Pemerintah Provinsi Bali mengkoordinasikan seluruh para bupati, wali kota dan pihak keamanan baik dari Polda, Korem, Kodim dan Polres/ta se-Bali untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pengamanan Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan 27 November 2024.
Pemerintah Provinsi Bali yang diwakili Sekretaris Daerah, Dewa Made Indra mengatakan pihaknya sudah menandatangani NPHD-nya dan paling lambat 14 hari setelah penandatangan NPHD maka dana harus dicairkan.
“Sebelum penandatanganan NPHD ini kami tentu sudah koordinasikan dengan kabupaten dan kota se-Bali bahwa kesiapan anggarannya sudah siap sehingga ketika penandatanganan NPHD ini akan diikuti realisasi anggaran”, tegas Dewa Indra
Ia menjelaskan sebelumnya penandatanganan NPHD antara Gubernur dengan Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Provinsi Bali sudah dilaksanakan pada 9 November 2023. Bupati, wali kota dengan KPU dan Bawaslu kabupaten/kota itu baru dicairkan 40 persen dan 60 persennya akan dicairkan tahun ini dan itu arahan dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dan kalau untuk pihak keamanan akan dicairkan sekaligus.
“Kenapa, karena ini kan sudah bulan April berarti akan dicairkan Mei sudah masuk ke tahapan pilkada. Jadi kalau buat KPU dan Bawaslu pentahapan 40 persen sudah kita realisasikan 9 November 2023. Jadi 60 persennya kami sudah siap tinggal KPU dan Bawaslu mengajukan permohonan kepada kami”, rincinya.
Lebih lanjut, jumlah dana Pilkada Provinsi Bali keseluruhannya Rp237.227.000.000 (dua ratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah) lebih sedikit untuk Pilkada Provinsi. Jadi ini sudah termasuk untuk KPU, Bawaslu, Polda, Kodam, dan Korem. Nanti akan ditambah lagi dengan kabupaten/kota. Kalau dibandingkan dengan Pilkada sebelumnya berbeda karena belum ada Pilkada Serentak. Waktu itu dana yang dikeluarkan dari Provinsi Rp350.000.000.000 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah) lebih, dan sekarang dilakukan secara serentak kita berbagi. Kalau untuk dana pengamanan sendiri Rp130.000.000.000 (seratus tiga puluh miliar rupiah).
Reporter: Rian Ngari
Editor: Ngurah Dibia
