Ket foto: KMHDI menggelar aksi di depan gedung KPK, Jakarta, Senin (09/09/2024). (Sumber: barometerbali/ags)
Jakarta | barometerbali – Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) menyampaikan tiga tuntutan aksi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat menggelar aksi di depan gedung anti rasuah tersebut, di Jakarta, Senin (9/9/2024).
Tiga tuntutan tersebut yaitu, pertama , mendesak KPK untuk mengusut dugaan pungli (pungutan liar) di lingkungan Direktorat Jenderal (Dirjen) Bimas Hindu. Kedua, mendesak KPK untuk mengusut dugaan korupsi anggaran Utsawa Dharma Gita (UDG) tahun 2024.
Kemudian ketiga, meminta KPK untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh penggunaan anggaran negara di lingkungan Ditjen Bimas Hindu.
Koordinator Aksi Wayan Agus Pebriana mengatakan aksi di gedung KPK hari ini bertujuan untuk menyampaikan aspirasi umat Hindu Indonesia tentang adanya dugaan pungli dan korupsi di tubuh Ditjen Bimas Hindu.
“Pungli dan korupsi tersebut telah merugikan umat Hindu. Saat ini ormas Hindu tengah memperjuangkan kenaikan anggaran untuk Ditjen Bimas Hindu dari 750 miliar menjadi 1 hingga 1,2 triliun. Namun perjuangan tersebut menjadi lesu, lantaran ada dugaan pungli dan korupsi dalam tubuh Ditjen Bimas Hindu,” beber Agus.
Padahal hingga hari ini kata Agus, umat Hindu masih mengalami banyak masalah seperti peningkatan kualitas lembaga pendidikan Hindu, pendataan umat Hindu, dan penyerapan guru agama Hindu.
“Praktik pungli dan korupsi dalam tubuh Ditjen Bimas Hindu telah menyakiti hati umat Hindu. Dana yang seharusnya penyuluhan, pendidikan dan pendampingan bagi umat Hindu malah dikorupsi oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab,” ungkapnya.
Untuk itu, ia pun meminta KPK segera melakukan pemeriksaan terhadap anggaran negara yang dikelola oleh Ditjen Bimas Hindu.
“Pemeriksaan ini untuk membersihkan praktik pungli dan korupsi dalam tubuh Ditjen Bimas Hindu,” tandas Agus mengakhiri orasinya. (213)
Editor: Ngurah Dibia
