Ket foto: Tolak pembangunan pengolahan limbah tinja di wilayahnya, belasan warga gerudug lokasi proyek dan mendatangi kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana (barometerbali/217)
Jembrana | barometerbali – Pembangunan pengolahan limbah tinja Dusun Melaya Tengah Kelod, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, mendapat penolakan warga setempat. Guna menyampaikan penolakan Belasan warga mendatangi Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPRPKP) Jembrana, Rabu (06/11/24). Sehari sebelumnya warga sempat menggeruduk lokasi proyek.
Kedatangan Belasan warga yang didampingi oleh Perbekel Melaya diterima oleh Kepala Dinas PUPRPKP Jembrana. Warga menolak karena ada kekawatiran akan dampak negatif pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) tersebut yang sangat dekat dengan perumahan warga dan fasilitas umum seperti sekolah dasar dan mushola.
Penolakan keras disampaikan oleh salah satu warga Wayan Gunawan (45) yang mengaku lahannya bersebelahan dengan lokasi pembangunan IPAL tersebut. Kurangnya sosialisasi kepada waga terutama penyanding menimbulkan emosi dan saling curiga. Untuk itu pihaknya meminta pengerjaan proyek tersebut dihentikan sementara.
Hal senada disampikan oleh Nyoman Sukarta, bahkan pihaknya menceritakan kejadian beberapa tahun lalu akibat lokasi tersebut digunakan Tempat Pembuangan Akir (TPA), sampai menelan korban meninggal dunia karena terkena muntaber.
“Tolong catat, sudah ada yang kena dampaknya saat lokasi tersebut dijadikan TPA, sekarang malah dijadikan temapat Pengelolaan Tinja, Kami menolak keras dengan adanya proyek ini,” tegasnya.
Di hadapan warga, Kepala Dinas PUPRPKP Jembrana, I Wayan Sudiarta mengaku pembangunan instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT) ini untuk menyelesaikan masalah yang dampaknya merusak lingkungan. Pihaknya berdalih proyek tersebut tidak akan menimbulkan dampak negative karena menggunakan teknologi.
“Kita menggunakan teknologi, jangankan menimbulkan penyakit, berbaupun tidak. Sudah pasti airnya kita kendalikan, sebelum dilepas ke lingkungan, kita memastikan sudah aman dengan isi ikan. Tiap minggu tes lab, menguji apakah memang seperti yang disampaikan,” kilahnya.
Sudiarta memahami keinginan, maksud dan kekhawatiran masyarakat sekitar. Terkait perijinan pihaknya mengaku sudah sesuai baik dari Tata Ruang dan SPL (surat pengelolaan lingkungan) karena kapasitas yang tidak besar. Selama perencanaan Sudiarta juga mengaku sudah melakukan sosialisasi melibatkan tokoh masyarakat, klian dan desa adat. Pembangunan IPAL D ini wajib karena menjadi syarat untuk mendapatkan anggaran dari pusat dan batasnya tahun 2027.
Meski sudah mendapat penjelasan dari Kepala Dinas PUPRPKP , warga tetap menolak keras. Mereka minta agar proyek tersebut dihentikan segera agar tidak timbul gejolak di masyarakat. Sebab, selama ini tidak ada sosialisasi langsung ke warga yang terdampak
Atas sikap warga yang tetap melakukan penolakan, akhirnya Kepala Dinas meminta para warga untuk membuat pernyataan tertulis penolakan. Selain itu Kepala Dinas juga meminta pihak rekanan untuk menghentikan sementara pembangunan.
“Karena ada penolakan, Agar tidak jadi temuan, kami akan komunikasikan dan koordinasikan dari segi aturan, baik ke APH termasuk ke BPK dan BPKP. Untuk pengerjaan dihentikan sementara sesuai permintaan warga,” jelas Sudiarta.
Penolakan warga juga sudah pernah dilakukan pada Selasa (05/11/24) puluhan warga mendatangi proyek pengolahan limbah tinja dan menyampaikan penolakan keras. Dilokasi warga di temui oleh Pelaksana Proyek dan Perbekel Melaya. Agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dilapangan, warga diarahkan untuk menanyakan permasalahan tersebut ke Dinas PUPRPKP. (217)
Editor: Ngurah Dibia
