Foto: Penjabat (Pj) Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya saat refleksi akhir tahun di Gedung Kertha Sabha, Jaya Saba, Denpasar, pada Jumat (27/12/2024). (barometerbali/rian).
Denpasar I barometerbali – Layanan angkutan umum Trans Metro Dewata (TMD) pada tahun depan terancam tidak dapat beroperasi kembali. Hal ini dikarenakan masalah anggaran yang masih dalam pembahasan antara pemerintah pusat dan daerah. Menanggapi hal tersebut, Penjabat (PJ) Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya menyampaikan bahwa pihaknya masih melakukan evaluasi dan berusaha agar layanan publik ini tetap berjalan.
“Kami masih melakukan evaluasi, kita juga masih berupaya. Ini kan satu layanan publik yang bagus, jadi kita berusaha untuk tetap beroperasi,” ungkap Mahendra, Rabu (27/12/2024).
Terkait anggaran untuk TMD pada tahun depan, Pj Gubernur menjelaskan bahwa dana yang digunakan berasal dari pusat dan daerah. Ia berharap dana tersebut tetap tersedia agar layanan transportasi ini dapat berlanjut.
“Tahun depan masih anggaran, itu kan dari pusat ya, kemudian dari daerah. Mudah-mudahan tetap ada,” kata dia.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, IGW Samsi Gunarta mengungkapkan adanya indikasi bahwa anggaran dari pemerintah pusat untuk TMD akan dihentikan. Meskipun demikian, ia memastikan pihaknya terus berjuang agar layanan tersebut tetap ada.
“Yang dari pusat kelihatannya ada tanda-tanda indikasi mau disetop. Kita lagi perjuangkan terus,” ungkapnya.
Di sisi lain, ia menjelaskan bahwa APBD Bali sudah disiapkan untuk mendukung operasional TMD. Namun, proses pengalokasian anggaran masih berjalan, dan banyak aspek yang perlu dipertimbangkan, seperti manajemen dan operasional.
“APBD Bali sudah disiapkan, tapi hitungan kita masih berproses. Prosesnya banyak itu, jadi urusan manajemennya, operasional, dan sebagainya,” jelas Samsi.
Pemerintah Bali tengah mempersiapkan pengelolaan TMD secara bertahap, dimulai dengan koridor yang akan segera ditangani. Namun, ia menambahkan bahwa pusat telah menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada daerah, yang menambah tantangan bagi pemerintah provinsi dalam menangani masalah ini.
“Kita itu sebenarnya mempersiapkan koridor yang akan kita tangani dulu, dan secara bertahap koridor berikutnya. Tapi ternyata pusat itu sudah menyerahkan ini saja ke kita. Jadi agak repot kita,” tutup Samsi.
Reporter: Rian Ngari
Editor: Ngurah Dibia
