Foto: Anggota DPD RI Rai Mantra (tiga dari kiri) mengusulkan Badan Riset dan Tata Kelola Berbasis Budaya untuk penguatan LPD dalam Workshop “LPD sebagai Modal Budaya” di Sekretariat DPD RI, Renon, Denpasar, Sabtu (15/3/2025). (barometerbali/rah)
Denpasar | Barometer Bali – Anggota DPD RI Perwakilan Bali, I.B. Rai Dharmawijaya Mantra, menekankan perlunya pembentukan badan riset, pengembangan, dan pengabdian masyarakat untuk memperkuat Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Ia menilai bahwa tantangan LPD bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga aspek sosial dan budaya.
“Perlu ada forum diskusi (FGD) yang melibatkan tokoh masyarakat, berbagai pemangku kepentingan, serta para ahli untuk merumuskan solusi atas tantangan yang dihadapi LPD,” ujar Rai Mantra dalam Workshop “LPD sebagai Modal Budaya” di Sekretariat DPD RI, Renon, Denpasar, Sabtu (15/3/2025).
Workshop ini dihadiri oleh pengurus LPD se-Bali, termasuk Ketua BKS LPD, Drs. Nyoman Cendikiawan, M.Si., serta pengurus lainnya.
LPD: Lembaga Sosio-Ekonomi Berbasis Budaya
Rai Mantra menegaskan bahwa sistem ekonomi Indonesia menganut model campuran berbasis Pancasila, yang mengutamakan nilai kekeluargaan, kemandirian, dan keadilan sosial. Nilai-nilai ini menjadi fondasi bagi LPD sebagai lembaga sosio-ekonomi yang berperan dalam mendukung desa adat.
Sejak awal berdirinya, LPD telah berperan besar dalam menopang ekonomi masyarakat adat, bahkan di masa pandemi Covid-19, LPD turut serta memberikan bantuan sosial bagi warganya. Namun, dalam perkembangannya, LPD justru lebih sering dikritik daripada diapresiasi.
Menurut Rai Mantra, salah satu penyebabnya adalah masuknya paham neo-liberal dan kapitalisme yang menyamakan tata kelola LPD dengan perbankan konvensional yang berorientasi profit. Ia menekankan pentingnya tata kelola yang sesuai dengan karakteristik LPD agar tidak terjadi distorsi budaya.
“Pengurus LPD harus memahami hakikat LPD sebagai modal budaya yang terlembagakan. Bukan sekadar bisnis, tetapi juga bagian dari identitas dan tradisi masyarakat Bali,” tegas mantan Wali Kota Denpasar ini.
Tantangan dan Solusi bagi LPD
Dalam diskusi, sejumlah tantangan diungkapkan oleh para peserta. Salah satunya adalah kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah (4%) tanpa jaminan, yang membuat masyarakat lebih memilih KUR dibandingkan pinjaman dari LPD.
“Bagaimana LPD bisa bertahan jika masyarakat lebih memilih KUR?” tanya salah satu peserta.
Pengurus LPD Bualu menyoroti pentingnya filosofi “Sekaa Tuak” dalam pengelolaan lembaga ini. Filosofi ini menegaskan bahwa dalam mengelola kelompok, satu orang pemimpin harus tetap sadar agar organisasi tetap berjalan dengan baik.
Sementara itu, pengurus LPD Cau Tabanan mengeluhkan perbedaan pemahaman antara Bendesa Adat dan Ketua LPD terkait konsep dan tujuan LPD. Selain itu, perbedaan regulasi antara Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2017 dan Perda Nomor 4 Tahun 2019 juga membuat pengelolaan LPD menjadi tidak jelas.
Mereka meminta agar nomenklatur LPD tetap dipertahankan sesuai eksistensinya dan ada kejelasan dalam regulasi agar semua pihak memiliki pemahaman yang sama.
“LPD perlu standar sistem akuntansi khusus yang sesuai dengan karakteristiknya sebagai lembaga keuangan adat. Ini penting agar LPD tetap memiliki keunggulan kompetitif dan relevan dengan perkembangan zaman,” ujar salah satu peserta, Novi.
Ke depan, penguatan tata kelola dan kualitas SDM menjadi prioritas utama agar LPD bisa bertahan di era modern tanpa kehilangan jati dirinya sebagai lembaga keuangan berbasis budaya. (rah)
