Barometer Bali | Badung – Bali sudah saatnya menjadi Daerah Istimewa Pariwisata untuk memastikan pariwisata yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berkesinambungan. Dengan status istimewa, Bali bisa mendapatkan lebih banyak fleksibilitas dalam mengatur regulasi dan implementasi, serta memastikan bahwa pariwisata memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan lingkungan.
Demikian terungkap saat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Badung menyelenggarakan Diskusi Nasional bertajuk “Pariwisata Berkualitas (Quality Tourism)” yang digelar di Ruang Kerta Gosana, Pemkab Badung, Selasa (20/5/2025).
Diskusi ini secara resmi dibuka oleh Sekda Badung Ida Bagus Surya Suamba mewakili Bupati I Wayan Adi Arnawa, ditandai pemukulan gong.
Dalam sambutannya, Sekda Surya Suamba menyampaikan pentingnya penguatan konsep Quality Tourism yang memberikan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang positif bagi masyarakat. “Pariwisata berkualitas harus menghormati nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal, serta memberdayakan sumber daya lokal dengan perilaku tertib,” tegasnya.
Sekda juga menegaskan bahwa pariwisata adalah tulang punggung perekonomian Badung dan menjadi kontributor besar terhadap PAD. Diskusi ini diharapkan menjadi wadah strategis untuk merumuskan solusi dari berbagai persoalan pariwisata.
Ketua SMSI Badung, I Nyoman Sarmawa turut menyerahkan Sertificate of Appreciation kepada Bupati Badung yang diterima oleh Sekda, serta kepada para narasumber.
Diskusi dipandu oleh Sekretaris SMSI Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Dibia, dengan menghadirkan empat narasumber utama:
Drs. Vinsensius Jemadu, MBA (Deputi Produk Pariwisata Kemenparekraf)
Prof. Tjok. Oka Artha Ardana Sukawati (Ketua PHRI Bali)
Tantowi Yahya (President Commissioner Kura-Kura Bali & Pengamat Nasional)
Prof. Dr. I Nengah Dasi Astawa, M.Si (Pengamat Kebijakan Publik)
Vinsensius Jemadu menyoroti dominasi Bali sebagai kontributor utama pariwisata nasional. “Bali menyumbang 45 persen kunjungan wisman secara nasional. Maka, kebijakan dan pengawasan di Bali harus ketat. Jangan sampai budaya Bali yang sakral rusak,” ujarnya.
Ia mengkritik perilaku turis asing dan penurunan okupansi hotel, menyarankan peningkatan pengawasan terhadap akomodasi tidak resmi. “Bali tidak boleh dijual murah. Wisatawan yang datang harus berkualitas,” tambahnya.
Prof. Tjok Oka Sukawati menekankan pentingnya parameter pariwisata berkualitas, dari akses mudah, layanan berkesan, hingga keberlanjutan. “Pariwisata berkualitas itu membekas, berkesan dan berkelanjutan,” jelasnya.
Sementara itu, Prof. Dasi Astawa menegaskan pariwisata inklusif adalah kunci. “Jika hotel besar tidak memberi dampak langsung ke masyarakat lokal, maka tidak memberi manfaat nyata. Rakyat Bali harus tetap jadi pewaris dan pemilik pulau ini. Sudah saatnya Bali menjadi Daerah Istimewa Pariwisata,” tegasnya.
Berikut beberapa alasan mengapa Bali perlu menjadi daerah istimewa pariwisata menurut Prof Dasi Astawa yakni Pariwisata Inklusif. Status istimewa memungkinkan Bali untuk menciptakan pariwisata yang inklusif, di mana semua orang, termasuk masyarakat lokal, wisatawan, dan lingkungan, memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati manfaat pariwisata.
Bali dikatakan, bisa lebih fokus pada pariwisata berkelanjutan yang memperhatikan dampak lingkungan dan sosial, serta memastikan bahwa pariwisata tidak merusak keindahan dan kekayaan alam Bali.
“Status istimewa dapat memberikan lebih banyak fleksibilitas dalam mengatur regulasi dan standar kualitas pariwisata, sehingga Bali dapat menawarkan pengalaman pariwisata yang lebih berkualitas dan menarik,” terangnya.
Dengan pariwisata yang lebih berkualitas dan inklusif, Bali dapat meningkatkan daya tarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara, serta memperkuat citra Bali sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan menarik.
“Status istimewa memungkinkan Bali untuk lebih fokus pada pemberdayaan masyarakat lokal dalam pariwisata, misalnya melalui pelatihan, akses terhadap pasar, dan partisipasi dalam pengelolaan pariwisata,” tandas Prof Dasi.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya nilai ngayah lan lascarya sebagai dasar keseimbangan ekologi Bali. “Inilah yang menjadikan Bali aman dan nyaman secara sekala dan niskala,” tutup Prof Dasi.
Tantowi Yahya juga mengusulkan pengakuan Bali sebagai Daerah Istimewa Pariwisata. “Bali tidak punya SDA, tak ada tambang atau minyak. Sumber satu-satunya ya pariwisata. Maka, pengaturannya harus diberikan kewenangan khusus,” ucapnya.
Ia menegaskan perlunya dukungan hukum untuk menopang keberlanjutan industri pariwisata. “Membuat hukum itu satu hal, menegakkan dan menjaga pelaksanaannya adalah tugas Pemerintah,” jelasnya.
Diskusi ini mendapat sambutan positif dari 300 peserta dari berbagai aparatur pemerintah, stakeholder pariwisata, asosiasi media, akademisi, mahasiswa, dan menjadi panggung strategis menyatukan berbagai pandangan untuk satu tujuan besar: memperkuat posisi Bali sebagai destinasi pariwisata berkualitas dunia. (red)
