Barometer Bali | Badung – Gubernur Bali, Wayan Koster, menyampaikan apresiasi tinggi atas terpilihnya Bali sebagai tuan rumah Musyawarah Nasional (Munas) Peradi SAI 2025 yang dihadiri sekitar 750 advokat dari seluruh Indonesia. Munas yang mengangkat tema “Peradi SAI Pelopor Transformasi Digital Profesi Advokat” itu menjadi momentum penting dalam mendorong digitalisasi profesi hukum di Indonesia.
Dalam sambutannya saat pembukaan Munas di Kuta, Badung, Jumat malam (25/7/2025), Gubernur Koster menilai pelaksanaan Munas di Bali merupakan bentuk kepercayaan terhadap kondusivitas dan kesiapan Bali sebagai destinasi event nasional, termasuk forum strategis organisasi profesi. Ia berharap Munas ini menghasilkan pemimpin yang mampu memperkuat eksistensi advokat dalam menghadapi era digital dan menjaga martabat organisasi.
“Saya bangga Bali dipilih menjadi tempat penentuan kepemimpinan nasional advokat. Semoga sukses, dan kepada seluruh peserta, jagalah kehormatan Bali sebagai rumah kita bersama. Yang terpilih nanti harus didukung sepenuhnya,” pesan Koster.
Ketua Umum DPN Peradi SAI, Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H., didampingi Ketua Peradi SAI Denpasar Wayan Purwita, SH, MH, CLA, dan Koordinator Kesekretariatan dan Protokol Drs Ketut Ngastawa, SH, MH, menegaskan bahwa Munas kali ini bukan hanya forum evaluasi dan pemilihan ketua umum untuk masa bakti 2025–2030, tetapi juga menjadi simbol komitmen kuat organisasi dalam memimpin transformasi digital di sektor hukum. Ia menyampaikan bahwa Peradi SAI telah mengembangkan Sistem Informasi Advokat (SIA) dan merupakan pionir dalam penerapan e-Court di Indonesia.
“Kami ingin menjadikan Peradi SAI sebagai organisasi modern yang inklusif, adaptif, dan relevan dalam era kecerdasan buatan,” tegas Juniver.
Sebelum Munas berlangsung, digelar seminar nasional bertajuk “Reformulasi KUHAP Menuju Penegakan Hukum yang Berkeadilan dan Berwawasan HAM”, menghadirkan narasumber dari Mahkamah Agung, Kemenkumham, dan para praktisi senior. Seminar ini mempertegas arah strategis organisasi dalam menjawab tuntutan zaman tanpa kehilangan integritas profesi.
Ketua Steering Committee, AJ. Harris Marbun, menambahkan bahwa Munas ini dilaksanakan dengan asas demokrasi, transparansi, dan profesionalisme, menggunakan metode pemilihan One Person One Vote (OPOV).
“Kami ingin membangun organisasi yang kuat ke dalam dan relevan ke luar, untuk memenuhi harapan masyarakat pencari keadilan,” ujarnya.
Puncak Munas dijadwalkan pada Sabtu (26/7), dengan pemilihan ketua umum baru yang diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam reformasi hukum berbasis digital di Indonesia. (rah)
