Barometer Bali | Kupang – Panglima Kodam IX/Udayana, Mayjen TNI Piek Budyakto, melayat ke rumah duka almarhum Prada Lucky Cepril Saputra Namo di Asrama Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, pada Senin (11/8/2025).
Dalam kunjungan tersebut, Ia menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya Prada Lucky, yang merupakan anggota TNI aktif.
“Kami sangat berduka atas kehilangan ini. Ini bukan hanya duka keluarga, tapi juga duka bagi keluarga besar TNI,” ujar Mayjen TNI Piek Budyakto.
Ia menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti kasus ini secara serius dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Ia menyebutkan bahwa seluruh jajaran pimpinan TNI, mulai dari Menteri Pertahanan RI hingga Kepala Staf Angkatan Darat, telah menginstruksikan agar dilakukan pengusutan secara menyeluruh.
“Pimpinan TNI, mulai dari Menteri Pertahanan RI, Panglima TNI, Wakil Panglima TNI, hingga Kasad, telah memerintahkan dilakukannya pengusutan mendalam serta proses hukum terhadap siapa pun yang terlibat dalam kejadian yang menyebabkan meninggalnya Prada Lucky. Kami pastikan bahwa perintah tersebut telah ditindaklanjuti sesuai prosedur di lingkungan TNI,” tegasnya.
Selain Itu, ia juga menjelaskan, bahwa hingga saat ini sudah terdapat empat prajurit yang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Subdenpom Ende, sedangkan 16 prajurit lainnya masih menjalani penyidikan intensif oleh Polisi Militer Kodam IX/Udayana.
“Proses pemeriksaan tengah berjalan. Dalam waktu dekat, rekonstruksi kejadian akan segera dilakukan untuk memperjelas kronologi. Terkait motif, masih dalam tahap penyelidikan oleh pihak berwenang,” jelasnya.
Pangdam juga mengatakan bahwa pihaknya telah menurunkan Komandan Pomdam IX/Udayana langsung ke Kupang untuk menangani kasus ini secara khusus.
Dalam kesempatan itu, Pangdam turut menyampaikan permintaan keluarga korban, khususnya dari ayah almarhum, Serma Christian Namo, agar proses hukum dijalankan secara adil, transparan, dan tanpa pandang bulu.
“Keluarga menginginkan agar seluruh pelaku dihukum sesuai aturan yang berlaku, dengan mengedepankan keadilan. Ini menjadi komitmen kami bersama,” tambahnya.
Pangdam menegaskan bahwa sanksi terberat akan dijatuhkan berdasarkan ketentuan hukum militer, dan hasilnya akan diumumkan oleh pihak Polisi Militer setelah seluruh proses rampung.
“Transparansi adalah prinsip utama kami dalam menangani kasus ini agar kepercayaan publik tetap terjaga,” tegasnya lagi.
Ia juga, mengimbau masyarakat untuk menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada TNI dan tidak terprovokasi oleh informasi yang tidak resmi.
“Seluruh informasi terkait perkembangan kasus ini hanya akan disampaikan oleh Penerangan Kodam IX/Udayana sebagai sumber keterangan resmi. Kami mohon masyarakat untuk menahan diri dan tidak berspekulasi,” pungkasnya.
Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut menyampaikan belasungkawa dan menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran penting bagi seluruh prajurit maupun masyarakat agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang.(rian)
