Barometer Bali | Sidoarjo – Polemik kelebihan siswa dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 di sejumlah SD Negeri Sidoarjo menuai kritik tajam dari pengamat pendidikan Nadia Bafaqih. Ia menilai solusi pemindahan siswa ke sekolah lain yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Sidoarjo tidak mengedepankan hak anak.
“Kebijakan pemindahan siswa hanyalah jalan pintas yang menutupi kegagalan manajemen. Pemerintah daerah, seharusnya mempunyai kesadaran untuk mengakui keteledoran dan meminta maaf secara terbuka atas ketidaknyamanan tersebut”, ujar Nadia.
“Aspek psikologis nyaris tak pernah jadi pertimbangan. Pemindahan mendadak tanpa kesiapan mental, bisa menimbulkan, jangan hanya karena sistem amburadul lalu anak-anak yang menanggung beban,” imbuh Nadia.
Pendidikan itu membentuk manusia, bukan sekadar mengisi kuota, ini adalah bagaimana pemerintah menyiapkan generasi bangsa yang harus diberi karpet merah dengan cita cita yang gemilang.
Kritik keras ini menggarisbawahi problem dunia pendidikan secara menyeluruh, seperti mafia atau kartel yang sudah menggurita.
Kasus SPMB 2025 hanyalah gejala dari penyakit lama: tata kelola pendidikan yang buruk, minim perencanaan dan absennya keberpihakan pada anak.
Setiap tahun masalah serupa muncul dengan wajah berbeda. Tahun ini murid dipindahkan, tahun depan bisa jadi giliran orang tua dipaksa mencari sekolah swasta dengan biaya lebih tinggi, sementara kemampuan orang tua masih belum menjangkau.
Kalau manajemen diknas dalam penerimaan murid baru tetap rapuh, tiap tahun akan ada korban baru, begitu terus menerus.
“Dinas Pendidikan harus merubah tata kelola buruknya sistem yang ada didalamnya, seluruhnya,” pungkas Nadia. (redho)
