Barometer Bali | Denpasar – Gubernur Bali Wayan Koster bersama Menteri Lingkungan Hidup (LH) yang juga Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) RI, Hanif Faisol Nurofiq menggelar rapat koordinasi merumuskan strategi pencegahan banjir berkelanjutan pascabencana yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Dewata.
Pertemuan berlangsung di Kertha Sabha, Jaya Sabha, Sabtu (13/9/2025), dengan melibatkan Wali Kota Denpasar, Bupati Badung, serta Forkopimda se-Bali.
Koster menegaskan bahwa langkah utama diarahkan pada pemulihan pascabanjir dan penegakan aturan perlindungan lingkungan. Ia menyoroti kondisi Tukad Badung yang akan ditelusuri dari hulu hingga hilir untuk memastikan apakah terjadi penggundulan hutan maupun berkurangnya resapan air yang memicu potensi banjir.
Selain Tukad Badung, seluruh daerah aliran sungai (DAS) di Bali juga akan ditata agar tidak lagi menjadi lokasi pembuangan sampah liar.
“Kami akan melakukan penelusuran di daerah aliran sungai Tukad Badung apakah ada penggundulan hutan yang mengurangi resapan air dari hulu sampai hilir, termasuk juga Tukad Unda dan sungai-sungai lain di Bali. Sungai adalah sumber air, jadi harus kita jaga,” tegas Koster.
Ia menambahkan, Bali sebenarnya sudah memiliki Peraturan Gubernur mengenai perlindungan sungai, danau, dan laut. Namun, implementasinya belum optimal.
“Banjir besar kali ini harus menjadi pelajaran berharga agar kita semua lebih bertanggung jawab menjaga alam Bali, demi kelestarian ekosistem dan keberlangsungan generasi mendatang,” pesan Koster.
Sementara itu, Menteri LH/BPLH Hanif Faisol Nurofiq menyoroti persoalan alih fungsi lahan yang semakin memperparah kerentanan banjir di Bali.
“Lanskap Bali sudah banyak berubah sejak lama. Ini yang kami dorong agar segera diatasi bersama pemerintah daerah,” pinta Hanif. (rah)
