Barometer Bali | Denpasar – Komisi VIII DPR RI menyerahkan berbagai paket bantuan sosial, kebencanaan, pendidikan agama, hingga pemberdayaan masyarakat senilai triliunan rupiah untuk Provinsi Bali. Bantuan tersebut disalurkan melalui sejumlah kementerian, lembaga, dan mitra kerja pusat, serta diterima langsung oleh Gubernur Bali, Wayan Koster, dalam kunjungan reses di Denpasar, Jumat (3/10/2025).
Dalam kesempatan itu, Gubernur Koster menyampaikan apresiasi kepada Komisi VIII DPR RI, kementerian, serta lembaga terkait yang telah memberikan perhatian serius terhadap Bali, khususnya pasca-banjir besar Tukad Badung pada 10 September lalu yang merenggut 18 korban jiwa.
“Atas nama masyarakat Bali, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan yang sangat berarti ini. Bantuan akan kami salurkan kepada korban terdampak dan digunakan untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim hujan yang diperkirakan lebih ekstrem pada November–Februari nanti,” ungkap Koster.
Ia menjelaskan, Pemprov Bali telah menyalurkan santunan kepada ahli waris korban banjir sesuai aturan, masing-masing Rp15 juta per orang. Sementara untuk 738 pedagang terdampak, pemerintah telah memberikan kompensasi senilai Rp3,4 miliar.
Selain itu, Pemprov Bali juga tengah melakukan investigasi terkait kerusakan lingkungan dan alih fungsi lahan di kawasan hulu hingga padatnya permukiman di bantaran Tukad Badung yang berpotensi memperparah risiko banjir.
Adapun bantuan dari pusat yang diserahkan antara lain:
Kemensos RI menyalurkan bansos senilai Rp479,1 miliar (PKH, sembako, ATENSI, bufferstock logistik, keserasian sosial).
BNPB menyerahkan 1 unit mobile pump set Rp2,51 miliar serta kendaraan operasional untuk BPBD di Bali.
BPJPH memberikan 9.162 sertifikat halal gratis senilai Rp2,1 miliar bagi UMKM.
Kemenag RI menyalurkan Rp335 juta untuk program keagamaan dan pendidikan.
BPKH membantu pembangunan sarana manasik haji senilai Rp1,8 miliar.
BAZNAS memberikan bantuan rumah layak huni dan usaha mikro.
Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR. Ia juga menyoroti pentingnya Bali segera memiliki sistem alarm tsunami yang akan mendapat alokasi anggaran dari pusat.
Dengan dukungan triliunan rupiah, pemerintah pusat dan DPR RI berkomitmen memperkuat pemulihan sosial, pendidikan, keagamaan, serta daya tahan masyarakat Bali menghadapi potensi bencana di masa depan. (red)
