Barometer Bali | Denpasar – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari partai NasDem Bali, I Nengah Senantara mengomentari terkait pemotongan dana transfer ke daerah belakangan menjadi sorotan publik.
Namun menurut Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) partai NasDem Bali, kebijakan ini merupakan langkah eksekutif yang telah melalui analisis matang dan bukan sesuatu yang dilakukan secara sepihak.
“Pemotongan dana transfer ke daerah itu adalah keputusan eksekutif. Dan tentunya itu sudah melalui analisa yang memadai,” ungkap Nengah Senantara saat ditemui ditemui di Kantor DPW NasDem Bali, pada Senin (13/10/2025).
Ia menjelaskan, Menteri Keuangan (Menkeu) saat ini tengah mendorong efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara, namun dengan tetap mengedepankan asas manfaat.
Menurutnya, yang menjadi perhatian utama pemerintah pusat adalah masih banyaknya dana transfer yang tidak segera dimanfaatkan oleh pemerintah daerah.
“Kalau kita lihat dari media massa, Menteri Keuangan selalu mengatakan efisiensi boleh, tapi gimana kalau dana itu digelontorkan, asas manfaatnya tetap dapat,” katanya.
Lebih lanjut, Nengah mengungkapkan bahwa Menkeu meminta agar dana transfer digunakan secara jelas dan tepat sasaran. Oleh karena itu, pemerintah pusat kini mensyaratkan agar pemerintah daerah terlebih dahulu mengajukan rencana penggunaan anggaran sebelum dana ditransfer.
“Jadi banyak dana transfer ke daerah yang disimpan, bukan dipakai langsung. Bukan dicarikan untuk kepentingan masyarakat. Nah, sekarang Menteri Keuangan ingin, ajukan dulu tunjukkan buktinya mau ke mana, baru pasti ditransfer,” terang politisi asal Buleleng tersebut.
Selain itu, Ia menyatakan bahwa para kepala daerah sudah datang untuk berkonsultasi dan meminta kepastian terkait kebijakan baru tersebut.
“Oh nggak, mereka konsultasi. Gubernur-gubernur menghadap beliau untuk mendapatkan kepastian dan masukan secara langsung dari Menteri Keuangan. Komitmennya sudah dijelaskan,” tegasnya.
Menurutnya, dana transfer seharusnya tidak boleh hanya mengendap di bank tanpa digunakan. Hal tersebut justru membuat dana negara tidak produktif dan tidak berdampak langsung pada masyarakat.
“Kalau standby di bank, negara sudah mengeluarkan, tapi ternyata dana itu tidak dipakai untuk kepentingan masyarakat. Ekonominya kan nggak bergerak,” katanya.
Ia juga menyoroti langkah Menteri Keuangan yang baru, yang disebutnya cukup berani dan progresif. Salah satunya adalah dengan menggelontorkan dana sebesar Rp200 triliun ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), guna mendorong percepatan realisasi anggaran dan perputaran ekonomi.
“Dana pemerintah yang tersedia sekarang itu ada sekitar Rp470 triliun. Nah, sekarang diambil, dicairkan untuk ke Himbara. Harapannya, dana itu bisa segera disalurkan ke masyarakat. Ekonominya akan bergerak,” jelasnya.
Nengah menyebut Menkeu sebagai sosok yang tanggap dan berani dalam mengambil keputusan strategis demi perbaikan pengelolaan fiskal.
“Menteri Keuangan sekarang ini menurut saya dan teman-teman, ya Menteri Keuangan yang koboy. Dalam arti positif ya berani dan cepat ambil tindakan,” pungkasnya. (rian)
