Barometer Bali | Denpasar – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melakukan sosialisasi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali terkait penguatan integritas, budaya antikorupsi dan gratifikasi di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Selasa (4/11/2025).
Pelaksana Harian (Plh) Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK, Sugiarto menegaskan bahwa pemberantasan korupsi adalah tanggungjawab bersama.
“Mengapa kita harus bersama-sama berkomitmen, baik pejabat maupun rakyat? Karena korupsi adalah musuh kita bersama,” tegas Sugiarto dihadapan ratusan pejabat Pemprov Bali.
Sementara Gubernur Bali, Wayan Koster menilai pembekalan mengenai antikorupsi ini penting untuk meningkatkan kesadaran Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemprov Bali.
“Supaya makin sadar, kita ini harus bertindak selalu memikirkan jangan ada korupsi,” kata Koster di sela-sela kegiatan.
Koster juga menegaskan komitmennya untuk menindak tegas pejabat yang terlibat kasus korupsi. “Kalau tertangkap, boleh ditangkap. Nggak padang bulu. Nggak boleh. Saya udah menggariskan, nggak boleh (korupsi),” tegasnya.
Lebih lanjut, Koster berencana menambah jumlah penyuluh antikorupsi di lingkungan pemerintah daerah se-Bali. Ia menargetkan sekitar 700 penyuluh dapat disebar ke seluruh pelosok Pulau Dewata untuk memperkuat pendidikan dan penyadaran masyarakat terhadap korupsi.
“Tentu saja butuh panduan. Kalau ada panduan dari KPK akan lebih bagus untuk menjalankan tugas secara teknis,” tuturnya.
Koster meyakini, penyuluhan antikorupsi yg masif secara menyeluruh kepada seluruh elemen masyarakat Bali akan mempercepat upaya pemberantasan korupsi di berbagai bidang dan sektor kehidupan.
“Guna mewujudkan tujuan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara niskala sekala,”pungkasnya. (rian)
