Barometer Bali | Badung — Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam menjaga kelestarian budaya dan lingkungan melalui penguatan regulasi pariwisata. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Kerja Sama Kelembagaan Kanwil Imigrasi di Nusa Dua, Senin (24/11).
Dalam sambutannya, Giri Prasta menekankan bahwa seluruh kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Bali bertujuan memastikan pariwisata yang berkelanjutan, berkualitas, dan bermartabat.
“Semua itu dalam rangka menjaga keberlangsungan pariwisata serta membangun pariwisata Bali yang berkualitas dan bermartabat,” ujarnya.
Salah satu kebijakan yang kini menjadi fokus adalah Pungutan bagi Wisatawan Asing (PWA) yang mulai diberlakukan sejak 14 Februari 2024. Namun, implementasinya masih menghadapi sejumlah hambatan.
“Masih banyak kendala yang ditemui, antara lain masih kecilnya jumlah wisatawan yang membayar PWA, di mana hingga akhir Tahun 2024 hanya 32% dari jumlah wisatawan asing yang datang ke Bali,” jelasnya.
Untuk meningkatkan kepatuhan wisatawan, Pemprov Bali telah merevisi Perda Nomor 6 Tahun 2023 menjadi Perda Nomor 2 Tahun 2025. Melalui aturan baru ini, pelaku usaha pariwisata turut dilibatkan untuk membantu pelaksanaan PWA dengan imbal jasa sebesar 3%.
Selain itu, pemerintah daerah juga mengusulkan integrasi sistem Love Bali dengan sistem nasional All Indonesia guna memastikan mekanisme pembayaran lebih mudah dan terpantau.
“Kami dari Pemerintah Provinsi Bali sudah berkoordinasi dengan Bapak Menko. Kami ingin mengintegrasikan dengan kantor imigrasi yang ada di Bali, khususnya yang ada di bandara, sehingga pungutan ini bisa maksimal,” tambahnya.
Giri Prasta mengungkapkan pihaknya turut menjalin komunikasi dengan Kementerian Perhubungan agar maskapai dengan penerbangan langsung ke Bali dapat membantu sosialisasi program PWA.
“Hingga saat ini dari 37 maskapai yang direct flight ke Bali, baru 5 saja yang mensosialisasikan PWA,” katanya.
Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Kelembagaan, Keimigrasian, dan Permasyarakatan Kemenko Polhukam, Herdaus, menegaskan bahwa rakor ini menjadi momentum memperkuat peran imigrasi dalam mendukung pariwisata dan investasi berkelanjutan di Bali.
Ia berharap pertemuan tersebut menghasilkan rekomendasi strategis untuk mengatasi berbagai persoalan kepariwisataan dan meningkatkan efektivitas kolaborasi lintas lembaga. (rah)
