Pakar Lingkungan Kritik Aksi Truk Sampah ke Kantor Gubernur: Ganggu Ketertiban dan Cederai Citra Bali

Screenshot_20251224_001834_InCollage - Collage Maker
Pakar Lingkungan dan Ketua Umum Masyarakat Pemantau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (MPTSL) Provinsi Bali, Dr. IB Putu Astina (barometerbali/red)

Barometer Bali | Denpasar – Ketua Umum Masyarakat Pemantau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (MPTSL) Provinsi Bali, Dr. IB Putu Astina, menyoroti dinamika pengelolaan sampah di TPA Suwung, Denpasar.

Pakar hukum lingkungan yang kerap disapa Ajik Astina ini menyebut, di kawasan TPA terdapat dua kelompok kepentingan, yakni pemulung yang benar-benar menggantungkan hidup untuk kebutuhan sehari-hari dan pihak lain yang ia sebut sebagai “pemulung berdasi”.

Ajik Astina menyayangkan aksi pengerahan truk bermuatan sampah ke depan Kantor Gubernur Bali oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan Forum Swakelola Sampah Bali. Menurutnya, pola penyampaian aspirasi seperti itu sudah tidak relevan dan justru memunculkan persepsi negatif di masyarakat.

Berita Terkait:  Hijaukan Lereng Gunung Batur, FPRB Bangli Gelar Reboisasi di Bukit Pule Songan

Ia menegaskan, semestinya aspirasi disampaikan melalui koordinasi dan dialog dengan penanggung jawab TPA Regional, yakni Gubernur Bali, guna mencari solusi yang konstruktif.

Ia menilai, aksi membawa sampah untuk berdemo menciptakan atmosfer yang tidak kondusif, terlebih Bali merupakan daerah pariwisata yang tengah menghadapi penurunan kunjungan wisatawan.

Ajik Astina juga mempertanyakan legalitas dan eksistensi forum tersebut, mulai dari domisili organisasi, keanggotaan, dasar hukum pembentukan, hingga program kerja nyata yang telah dilakukan dalam penanganan persoalan sampah di Bali.

Berita Terkait:  Ibu Putri Koster Ajak Perkuat Pemilahan Sampah dari Sumber Jelang Penutupan TPA Suwung

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa praktik penarikan biaya pengangkutan sampah dari rumah tangga, restoran, dan hotel ke TPA Suwung sudah menjadi rahasia umum. Namun, ia mempertanyakan kontribusi nyata pihak-pihak tersebut terhadap pengelolaan sampah yang mereka buang. Menurutnya, selama pengelolaan TPA belum diatur secara ketat, tidak ada protes karena masih ada keuntungan.

Berita Terkait:  Bule Rusia Hengkang dari Hava Villa, Kuasa Hukum Oey Bin Nio: Ada Titik Terang Kasus Lama

Namun ketika regulasi diperketat oleh penanggung jawab TPA Regional, justru muncul aksi demo yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.

Ia menekankan, forum swakelola seharusnya berperan aktif dengan menghadirkan teknologi dan solusi pengolahan sampah, bukan sekadar bergantung pada TPA.

“Intinya, swakelola itu akan kebingungan ketika TPA ditutup, karena bisnis sampahnya tidak lagi punya tujuan pembuangan,” pungkas Ajik Astina. (red)

BERITA TERKINI

Barometer Bali merupakan portal berita aktual masyarakat Bali. Hadir dengan semangat memberikan pedoman informasi terkini seputar sosial, ekonomi, politik, hukum, pendidikan, pemerintahan, pariwisata, budaya dan gaya hidup. Visi kami sebagai barometer informasi terbaru masyarakat Bali. Misi kami menyuarakan kebenaran dan menyajikan berita independen, berimbang dan bermanfaat.

Member of:

SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA (SMSI) PROVINSI BALI

smsi

Member of:

smsi

SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA (SMSI) PROVINSI BALI