Hari ini di Bali, hampir semua persoalan punya alamat yang sama yaitu gubernur. Lalu lintas macet, salah gubernur. Sampah menumpuk, gubernur dituding gagal. Wisatawan disebut sepi, alih fungsi lahan tak terkendali, tata ruang semrawut, lagi-lagi gubernur yang dipersalahkan. Seolah Bali dijalankan oleh satu orang, sementara ribuan aparatur lain hanya figuran yang kebetulan menerima gaji.
Logika ini tidak adil. Pemerintahan tidak bekerja dengan satu tangan. Ia berjalan melalui sistem, melalui pembagian kewenangan yang jelas dari provinsi hingga kabupaten dan kota. Dan jika sistem itu macet, tidak jujur bila seluruh beban kesalahan ditimpakan ke pucuk pimpinan, sementara mesin di bawahnya dibiarkan tak disentuh.
Ambil contoh paling kasat mata yaitu sampah. Pemerintah provinsi telah menyiapkan regulasi lengkap. Perda ada, Pergub juga, hingga aturan teknis. Arah kebijakan tegas, sampah diselesaikan dari sumber, open dumping dihentikan, dan TPA bukan tempat menimbun kegagalan. Pengelolaan sampah harian juga jelas dalam undang-undang adalah kewenangan pemerintah kabupaten dan kota. Di sanalah pemilahan seharusnya berjalan, pengurangan dimulai, dan pengolahan dilakukan.
Faktanya, banyak kabupaten dan kota tetap memilih jalan lama, semua dibuang ke TPA. Ketika TPA penuh, bocor, atau mencemari lingkungan, krisis pun muncul. Tetapi anehnya, yang berdiri paling depan menahan amarah publik justru gubernur. Dinas teknis dan pemerintah kabupaten/kota yang seharusnya bekerja siang malam malah nyaris tak terdengar suaranya.
Pola yang sama terjadi di sektor lain. Kemacetan lalu lintas misalnya. Parkir liar, disiplin berkendara yang longgar, pengaturan jalan yang setengah hati, semua itu adalah kerja operasional harian pemerintah kabupaten/kota dan aparat penegak kepolisian. Namun ketika macet terasa di mana-mana, gubernur kembali dituding.
Alih fungsi lahan pun demikian. Izin diterbitkan bertahun-tahun di pusat atau kabupaten/kota, pelanggaran tata ruang dibiarkan, sawah menghilang perlahan. Tetapi saat dampaknya terasa, nama yang disebut lagi-lagi gubernur. Seolah keputusan-keputusan teknis itu tidak pernah ditandatangani di level bawah.
Di sektor pariwisata, ironi ini bahkan lebih menyakitkan. Bali yang berkelas internasional dengan lingkungan sebagai fondasi dipaksa dibandingkan dengan Yogyakarta yang tumbuh sebagai wisata domestik massal. Dua model yang berbeda, dua logika yang tak bisa disamakan. Namun perbandingan keliru ini dibiarkan hidup tanpa koreksi.
Di sinilah peran Dinas Pariwisata dan jajaran terkait serta Pokli seharusnya hadir. Namun perbandingan keliru ini dibiarkan tanpa koreksi. Dinas Pariwisata dan Pokli yang seharusnya aktif menjelaskan di media sosial justru nyaris absen. Ruang digital dibiarkan dikuasai potongan data, asumsi, dan hoaks. Ketika narasi Bali sepi membesar, gubernur kembali menjadi sasaran.
Padahal kebijakan di tingkat provinsi sesungguhnya konsisten. Lingkungan dijaga, tata ruang dikendalikan, pariwisata diarahkan pada kualitas, bukan sekadar keramaian. Yang melemahkan kebijakan ini bukan konsepnya, melainkan aparaturnya yang tidak bekerja maksimal, tidak menindak, tidak mengawasi, dan tidak menjelaskan.
Banyak aparatur berlindung di balik dalih yang terdengar aman, ini kebijakan politik. Padahal Perda dan Pergub adalah hukum administratif. Menjalankannya bukan pilihan, melainkan kewajiban jabatan. Diam bukan kehati-hatian, tetapi bentuk penghindaran dari tanggung jawab.
Di titik ini, wajar bila publik mulai merasa prihatin. Bukan karena gubernur meminta simpati, tetapi karena terlalu sering ia berdiri di depan menahan kritik, sementara barisan di belakang memilih diam. Beban kesalahan ditumpukkan ke atas, kegagalan kerja di bawah dibiarkan tak tersentuh.
Bali hanya akan maju jika setiap kewenangan dijalankan, setiap dinas dan kepala daerah bekerja, dan setiap aparatur berani bertanggung jawab. (red)
