Barometer Bali | Tabanan — Bupati Tabanan Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., turun langsung ke Desa Jatiluwih untuk berdialog dengan masyarakat dalam forum rembug terbuka, Senin (5/1/2026). Kehadiran orang nomor satu di Tabanan itu menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam menyerap aspirasi sekaligus merumuskan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi warga, khususnya pascapenyegelan sejumlah usaha pariwisata.
Dialog berlangsung dalam suasana kekeluargaan dan partisipatif. Warga menyampaikan beragam isu strategis, mulai dari pelestarian kawasan Warisan Budaya Dunia, pengelolaan pariwisata, keberlangsungan pertanian dan subak, hingga kebutuhan infrastruktur desa penunjang aktivitas masyarakat.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut audiensi perwakilan masyarakat Jatiluwih di Kantor Bupati Tabanan beberapa waktu lalu. Dalam kunjungan tersebut, Sanjaya didampingi Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, anggota DPRD Kabupaten Tabanan, Sekda, para asisten dan kepala perangkat daerah terkait, serta Perbekel dan Bendesa Adat setempat. Fokus utama pembahasan diarahkan pada polemik penyegelan 13 unit usaha pariwisata oleh Tim Pansus TRAP/Tramtib DPRD Provinsi Bali.
Bupati Sanjaya menegaskan bahwa kehadirannya di tengah masyarakat bukan sekadar simbolis, melainkan bentuk tanggung jawab pemerintah untuk mendengar dan melihat langsung kondisi di lapangan. Setiap aspirasi, kata dia, akan dikaji secara cermat agar kebijakan yang diambil tetap berpihak pada masyarakat tanpa mengabaikan keberlanjutan Jatiluwih sebagai kawasan strategis budaya dan lingkungan.
“Saat masyarakat datang audiensi ke Kantor Bupati, saya berjanji akan datang langsung ke Jatiluwih. Hari ini saya hadir untuk mendengar, melihat, dan bersama-sama mencari jalan keluar yang baik dan bijaksana,” tegas Sanjaya.
Ia menjelaskan bahwa penyegelan usaha oleh Pansus TRAP/Tramtib merupakan bagian dari penegakan aturan tata ruang dan perizinan yang berlaku secara menyeluruh di Bali. Namun demikian, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengayomi masyarakat, khususnya petani dan pelaku usaha lokal yang menggantungkan hidup dari sektor pariwisata dan pertanian. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang adil, proporsional, dan tidak mematikan ekonomi rakyat.
Menurut Sanjaya, persoalan Jatiluwih tidak bisa dilihat semata dari aspek hukum. Pendekatan sosial, budaya, ekonomi, serta keberlanjutan sistem subak sebagai warisan leluhur yang diakui UNESCO harus menjadi pertimbangan utama.
“Subak Jatiluwih bukan hanya sawah berteras, tetapi sistem kehidupan yang menyatukan parahyangan, pawongan, dan palemahan. Ini warisan leluhur yang wajib kita jaga bersama,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa pascapenyegelan, kunjungan wisata ke Jatiluwih turun drastis hingga sekitar 80 persen, berdampak langsung pada pendapatan warga, tenaga kerja, dan ekonomi desa. Sebagai langkah konkret, Pemerintah Kabupaten Tabanan mendorong kebijakan moratorium sebagai ruang solusi sementara, sembari membuka ruang dialog dan koordinasi lebih lanjut dengan Pansus TRAP dan Pemerintah Provinsi Bali.
Ke depan, Sanjaya menegaskan tidak boleh ada lagi penambahan bangunan baru yang melanggar ketentuan. Di sisi lain, komunikasi lintas pihak akan terus diperkuat, termasuk kebijakan strategis berupa penggratisan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi warga Jatiluwih sebagai bentuk keberpihakan pemerintah kepada petani dan masyarakat yang menjaga kelestarian subak.
“Kami ingin masyarakat Jatiluwih tetap menjadi tuan rumah di tanahnya sendiri. Aturan harus ditegakkan, tetapi jangan sampai mematikan kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat,” tegasnya.
Menutup rembug, Sanjaya mengajak seluruh warga menjaga situasi tetap kondusif, tidak mudah terprovokasi, serta mengedepankan musyawarah dan rekonsiliasi. Pemerintah Kabupaten Tabanan, lanjutnya, akan terus berkoordinasi dengan DPRD Provinsi Bali dan pihak terkait agar aspirasi masyarakat Jatiluwih dapat ditindaklanjuti secara adil dan berkelanjutan.
“Tujuan kita satu, Jatiluwih tetap lestari, pariwisata berjalan, masyarakat sejahtera, dan aturan ditegakkan secara adil,” pungkas Bupati Sanjaya. (red)
