Barometer Bali | Badung – Angka inflasi di Kabupaten Badung pada tahun 2025 tercatat melandai dibandingkan tahun 2024. Penurunan ini dipengaruhi oleh kebijakan strategis Pemerintah Kabupaten Badung melalui program Bantuan Sosial (Bansos) menjelang Hari Raya Keagamaan.
Berdasarkan laporan Inflasi Tahunan Wilayah Cakupan Indeks Harga Konsumen (IHK) se-Bali tahun 2024–2025, bantuan sosial berupa uang tunai sebesar Rp2 juta per kepala keluarga (KK) terbukti mampu menekan tekanan inflasi daerah, khususnya pada momentum hari besar keagamaan.
Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, saat dikonfirmasi di sela kegiatan di Jakarta, Senin (12/1/2026), menyampaikan bahwa laporan Bagian Ekonomi Setda Badung menunjukkan tren penurunan inflasi pada Februari, Maret, April, dan November 2025. Periode tersebut bertepatan dengan penyaluran bansos menjelang hari raya keagamaan.
“Berdasarkan data BPS Kabupaten Badung tahun 2024 sebelum program ini dilaksanakan dan setelah pelaksanaan di tahun 2025, inflasi Badung menurun secara keseluruhan, terutama saat penyaluran bantuan sosial bertepatan dengan hari besar keagamaan seperti Idul Fitri, Galungan, dan Kuningan,” ujar Bupati Adi Arnawa.
Ia menegaskan, stimulus ekonomi melalui bansos menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas harga dan meningkatkan daya beli masyarakat. Program ini dirancang tidak hanya sebagai bantuan sosial, tetapi juga instrumen pengendali inflasi daerah.
“Astungkara program ini benar-benar dapat meringankan beban masyarakat Badung menjelang hari raya keagamaan. Ke depan, program ini akan kami lanjutkan agar masyarakat dapat lebih fokus menjalani ibadah,” tambahnya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Badung yang dirilis melalui laman resmi badungkab.bps.go.id menunjukkan, inflasi tahun 2025 tetap terkendali di setiap momentum hari besar keagamaan. Pada Februari saat Imlek inflasi tercatat 0,98 persen, Maret saat Idul Fitri sebesar 1,32 persen, April saat Galungan dan Kuningan sebesar 1,80 persen, serta November sebesar 1,61 persen pada momentum Galungan dan Kuningan.
Capaian ini menegaskan peran kebijakan fiskal daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Badung. (red)
