Barometer Bali | Jembrana – Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan menegaskan bahwa setiap program yang dijalankan OPD wajib memiliki target waktu yang jelas dan terukur. Menurutnya, program tanpa batas waktu hanya akan menjadi wacana dan berpotensi menghambat kinerja pemerintahan.
Karena itu, seluruh OPD diminta menyusun perencanaan yang detail dengan melibatkan seluruh ASN yang ada di masing-masing OPD, mulai dari tahapan pelaksanaan hingga batas akhir capaian program.
“Setiap program harus jelas target waktunya. Kapan mulai, kapan selesai, dan apa hasil yang ingin dicapai. Jangan sampai program berjalan tanpa arah,” tegas Bupati Kembang saat memimpin rakor bersama Dinas Nakerprin dan Dinas KUP Jembrana diruang rapat Kantor Bupati Jembrana, Selasa (20/1).
Bupati Kembang yang didampingi Sekda Made Budiasa beserta para Staf Ahli Bupati menyampaikan, kejelasan target waktu sangat penting sebagai dasar evaluasi kinerja OPD.
“Dengan adanya tenggat waktu, pemerintah daerah dapat mengukur progres pelaksanaan program sekaligus mengidentifikasi hambatan yang muncul di lapangan sejak dini,” ungkapnya.
Selain itu, Bupati mengingatkan agar pelaksanaan program tidak berjalan sendiri-sendiri. Sinergi antarsektor dan koordinasi lintas OPD dinilai mutlak diperlukan agar program berjalan efektif dan tidak saling tumpang tindih.
Disisi lain, Bupati Kembang juga memberikan atensi kepada Dinas Nakerprin khususnya keberadaan BLK (Balai Latihan Kerja) Jembrana, dimana kedepan akan ada peluang investasi di Pekutatan yakni lapangan golf dan PSN Pelabuhan Pengambengan untuk bagaimana menangkap peluang kerja bagi tenaga kerja di Jembrana.
“Coba peluang itu dipelajari dan disiapkan dengan baik. Tenaga-tenaga kerja apa saja diperlukan. BLK harus bergerak menyiapkan tenaga-tenaga kerja tersebut. Untuk program subsidi kredit PMI juga lebih dikuatkan lagi sehingga cakupannya lebih luas,” pungkasnya. (hum/rah)
