KABUT tipis yang turun di perbukitan Pancasari, Buleleng, biasanya hanya menyelimuti fairway hijau dan gerbang ikonik Handara Golf & Resort. Namun belakangan, kabut lain ikut turun, yaitu kabut sejarah kepemilikan lahan yang kini mulai diurai satu per satu di ruang sidang DPRD Bali. Hanya sedikit yang ngeh atau menyadari, Pansus TRAP DPRD Bali sedang menggali jejak penguasaan lahan sejak era Ibnu Sutowo, yang diduga adalah aset milik negara. Benarkah?
Rapat Dengar Pendapat Pansus TRAP DPRD Bali memanas ketika pembahasan menyentuh status lahan yang dikelola PT Sarana Buana Handara (SBH). Anggota pansus menilai penjelasan manajemen belum mampu menunjukkan dasar administrasi kepemilikan secara utuh. Dokumen yang diserahkan disebut baru berupa salinan, bukan arsip asli maupun riwayat lengkap peralihan hak.
Bagi pansus, ini bukan sekadar soal kelengkapan berkas. Ini soal kepastian hukum atas tanah Bali.
Benang sejarah yang ditarik pansus membawa pembahasan mundur ke dekade 1970-an. Sejumlah catatan lama dan penelusuran publik menyebut kawasan itu pada awalnya dikenal sebagai Pertamina Golf, dibangun sekitar 1974 pada masa Direktur Utama Pertamina, Ibnu Sutowo.
Pada era itu, Pertamina tidak sekadar menjalankan bisnis minyak. Pendapatan dan kebijakan perusahaan bergerak jauh melampaui pengawasan normal pemerintah dan DPR. Perusahaan tumbuh sangat besar, bahkan kerap digambarkan beroperasi nyaris otonom, dengan kendali luas atas berbagai aset strategis negara. Banyak proyek di luar inti bisnis migas berjalan dengan transparansi yang dipertanyakan, sementara sebagian laba tidak dipublikasikan secara terbuka.
Kondisi itu mencapai titik krisis di pertengahan 1970-an. Neraca Pertamina merosot tajam dan utang perusahaan membengkak hingga sekitar US$10,5 miliar, angka yang saat itu setara kira-kira sepertiga Produk Nasional Bruto Indonesia.
Pemerintah akhirnya turun tangan menyelamatkan perusahaan dari krisis yang nyaris mengguncang perekonomian nasional. Ibnu Sutowo dicopot dari jabatannya, tetapi tidak pernah diproses secara hukum. Ia dan keluarganya tetap dikenal hidup dalam kemapanan sosial dan ekonomi pada dekade-dekade berikutnya.
Pada level simbolis, periode itu kerap diingat publik sebagai contoh bagaimana lemahnya pengawasan dapat membuka celah penguasaan aset strategis negara oleh lingkar kekuasaan tertentu. Dalam konteks inilah berbagai cerita tentang proyek-proyek non migas Pertamina termasuk yang disebut-sebut sebagai Pertamina Golf terus hidup sebagai bagian dari ingatan kolektif, meski banyak di antaranya masih berada di wilayah persepsi publik dan belum pernah diuji lewat audit hukum yang terbuka.
Dari yang dulu disebut Pertamina Golf, pengelolaan kawasan itu kemudian berubah nama menjadi Bali Handara Golf & Country Club, lalu sempat bekerja sama dengan investor Jepang dengan nama Bali Handara Kosaido Country Club pada periode 1986–2008. Setelah beberapa kali perubahan struktur dan identitas usaha, nama itu kembali berganti menjadi Handara Golf & Resort di bawah pengelolaan PT Sarana Buana Handara.
Saat ini, pengelolaan perusahaan tersebut diketahui berada di lingkar keluarga pendiri awalnya, termasuk generasi cucu Ibnu Sutowo. Fakta ini memperpanjang garis sejarah dari era ekspansi Pertamina ke bisnis pariwisata modern hari ini. Namun bagi pansus, yang dipersoalkan bukan silsilah keluarga, melainkan riwayat hak atas tanahnya.
Dalam forum resmi, pansus menyoroti belum ditunjukkannya secara lengkap dokumen dasar terbitnya SHGB Nomor 40, 42, dan 43, termasuk peta asal bidang, alas hak awal, serta proses peralihan haknya. Jika memang lahan tersebut pernah terkait proyek Pertamina, pertanyaan hukumnya menjadi krusial, kapan dan melalui mekanisme apa aset itu dilepaskan dari negara.
Di ruang publik, berkembang pula dugaan bahwa pada masa lalu dana Pertamina digunakan untuk membebaskan lahan, sementara pada saat yang sama berdiri entitas usaha keluarga yang kemudian mengelola kawasan tersebut. Dugaan ini belum teruji secara hukum, tetapi bila benar, implikasinya serius, status lahannya bisa menyentuh ranah aset negara yang tak pernah dipulihkan.
Karena itulah pansus menilai wajar jika publik bertanya. Terlebih, hingga kini yang ditunjukkan pengelola disebut baru turunan HGB, sementara riwayat peralihan hak di tingkat akta dan pendaftaran notarial belum tergambar utuh di forum resmi.
Masalah tidak berhenti pada sejarah kepemilikan. Pansus juga menyoroti dugaan pelanggaran tata ruang, termasuk pembangunan di area berkontur curam dekat kawasan hutan. Jika terbukti melanggar zonasi dan aturan ketinggian bangunan, rekomendasi penghentian aktivitas usaha disebut dapat saja muncul. Bagi mereka, aturan tata ruang adalah pagar keselamatan jangka panjang Bali, bukan sekadar formalitas administratif.
Kasus ini membuat Handara tak lagi berdiri hanya sebagai destinasi wisata pegunungan. Ia menjelma simbol pertanyaan yang lebih besar, bagaimana warisan proyek-proyek besar era Orde Baru diperlakukan hari ini, dan apakah seluruh proses peralihannya pernah benar-benar terang secara hukum.
Pansus TRAP memastikan pembahasan belum selesai. Pemanggilan ulang pihak terkait akan dilakukan. Jika ditemukan pelanggaran serius, penertiban di lapangan dapat melibatkan aparat penegak perda hingga penegak hukum.
Kabut Pancasari mungkin bisa menyamarkan lanskap pagi. Tapi bagi DPRD Bali, kabut sejarah kepemilikan lahan itu justru sedang disibakkan pelan-pelan. Dan pertanyaannya tetap menggantung, apakah yang berdiri hari ini murni bisnis swasta, atau jejak lama aset negara yang belum pernah benar-benar dipertanggungjawabkan ke publik? (wan)
