Barometer Bali | Jembrana – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jembrana mencatatkan kenaikan signifikan sebesar 32,5% dalam satu tahun kepemimpinan Bupati I Made Kembang Hartawan dan Wakil Bupati I Gede Ngurah Patriana Krisna (Ipat).
Di balik angka impresif tersebut, Bupati Kembang mengeluarkan instruksi keras kepada seluruh jajaran dan pihak terkait untuk menjaga integritas dan tidak melakukan praktik “main mata” yang dapat memicu kebocoran pajak daerah.
Bupati Kembang Hartawan saat dihubungi Minggu (22/2) menegaskan bahwa kenaikan ini adalah hasil dari “bersih-bersih” sistem. Optimalisasi pendapatan daerah, cermat dan efisien dalam belanja serta mencegah kebocoran pendapatan.
Ia menyoroti pentingnya menutup setiap celah kebocoran pendapatan yang selama ini dapat menghambat pertumbuhan PAD.
“Saya instruksikan kepada seluruh jajaran, jangan main-main dengan pajak rakyat! Tidak boleh ada ruang untuk pungutan liar atau kebocoran sistem. Kita fokus pada digitalisasi bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk transparansi dan akuntabilitas. Dengan sistem yang bersih, PAD meningkat tajam , serta belanja daerah secermat mungkin agar efektif dan efisien,” tegas Bupati Kembang.
Berdasarkan data resmi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jembrana, realisasi PAD tahun 2024 yang semula Rp184,5 miliar melonjak drastis menjadi Rp244.572.715.955,30 pada tahun 2025. Pertumbuhan sebesar Rp59,9 miliar ini membawa realisasi PAD menyentuh angka 105,96% dari target yang ditetapkan, atau mengalami surplus sebesar Rp13,7 miliar dari target.
Kepala BPKAD Jembrana I Gede Gusdiendi, menjelaskan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari peran aktif pimpinan dalam melakukan konsolidasi dan koordinasi rutin. Bupati dan Wakil Bupati secara langsung memimpin Tim Optimalisasi Penerimaan PAD yang melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu PAD dan pemangku kepentingan terkait.
“Pimpinan secara rutin mengevaluasi langsung capaian realisasi di lapangan. Dengan keterlibatan aktif pimpinan, permasalahan yang dihadapi dapat terurai dan segera mendapatkan solusi,” ujar Gusdiendi, Minggu (22/2).
Ia menambahkan, Bupati memberikan arahan tegas pada tiga poin utama. Pertama soal Integritas:, Menekankan kejujuran dalam pengelolaan dan pemungutan PAD. Kedua Akselerasi Digital dengan memperluas sistem pembayaran elektronik (e-retribusi) untuk transparansi. Terakhir, soal pemutahiran Data. Melakukan validasi data potensi riil untuk mempermudah proses penagihan yang lebih akurat.
Peningkatan PAD ini diharapkan menjadi modal kuat bagi Pemerintah Kabupaten Jembrana untuk mempercepat visi misi serta mendukung program-program yang langsung menyentuh kepentingan rakyat kecil. (hum/rah)
