Barometer Bali | – Pemerintah Provinsi Bali siap untuk menjadi percontohan nasional dalam implementasi digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) berbasis Digital Public Infrastructure (DPI).
Gubernur Bali, Wayan Koster menegaskan, bahwa seluruh kabupaten dan kota di Bali siap menindaklanjuti arahan pemerintah pusat agar proses digitalisasi berjalan lancar dan tepat waktu.
“Digitalisasi pemerintahan terutama untuk mengintegrasikan aplikasi-aplikasi di tingkat pemerintah supaya terkelola dengan baik. Itu akan kami tindaklanjuti dengan melakukan rapat koordinasi hari Sabtu ini,” ujar Koster usai rapat koordinasi, Kamis (26/2/2026).
“Saya kira segera tuntas di kabupaten/kota di Bali,”Cetusnya.
Rapat Koordinasi Perluasan Piloting Digitalisasi Bansos Wilayah VII yang digelar di Gedung Kerta Sabha, Denpasar, dipimpin Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan.
Pertemuan ini juga dihadiri seluruh bupati dan wali kota se-Bali, serta perwakilan dari Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PANRB, dan United in Diversity (UID).
Luhut menegaskan bahwa Bali dipilih karena kesiapan daerahnya dalam menjalankan digitalisasi bansos, menjadi contoh kedua setelah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.
“Bali satu provinsi dari sekian banyak provinsi. Tapi kita ambil Bali, ini ada delapan kabupaten dan satu kota,” ujar Luhut.
“Dari Banyuwangi menjadi contoh model dan saya kira akan membuat Indonesia menjadi transparan dan lebih efisien.”
Pemerintah pusat menargetkan integrasi ribuan aplikasi digital pemerintahan yang selama ini berjalan sendiri-sendiri ke dalam satu sistem terpadu berbasis Artificial Intelligence (AI). Transformasi digital ini dijadwalkan dapat diluncurkan secara nasional pada Oktober 2026.
“Banyuwangi sudah ada masa sanggahnya, selesai minggu depan. Jadi kami akan jalan paralel sekarang ke Bali,” jelas Luhut.
“Kami berharap sudah ada 200 juta penduduk Indonesia yang punya digital apps ini,” tambahnya.
Langkah percepatan digitalisasi ini diharapkan memperkuat transparansi penyaluran bansos, meningkatkan efisiensi anggaran, dan memperkuat daya saing Bali serta Indonesia di era ekonomi digital global.(rian)
