Barometer Bali | Buleleng – Pemerintah Provinsi Bali bersama Pemerintah Pusat mulai menggeber pembangunan lanjutan Jalan Shortcut Singaraja–Mengwitani dengan dimulainya proyek pada Titik 9 dan 10. Pembangunan ini diharapkan menjadi solusi untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang selama ini kerap terjadi di jalur ekstrem Singaraja–Mengwitani.
Pembangunan ditandai dengan Upacara Adat Ngeruak dan ground breaking Jalan Perbaikan Geometrik Batas Kota Singaraja–Mengwitani yang berlangsung di Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Rabu (7/1/2026).
Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan percepatan pembangunan shortcut tersebut menjadi prioritas sejak dirinya kembali dilantik untuk periode kedua pada Februari 2025. Menurutnya, proyek ini bukan hanya untuk memperlancar konektivitas Bali Utara dan Bali Selatan, tetapi juga untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan.
“Pembangunan shortcut ini kebutuhannya sangat mendesak, baik untuk pelayanan transportasi penumpang maupun logistik. Yang paling penting juga untuk meningkatkan keselamatan perjalanan di jalur ini,” ujar Koster.
Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Bali terus mengawal proses pembangunan tersebut mulai dari koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, proses tender hingga penandatanganan kontrak pekerjaan.
“Bukan untuk mengintervensi, tapi saya pastikan semua berjalan sesuai tahapan dan tidak berlarut-larut. Setelah siap semua, saya carikan hari baik dan ditetapkan 7 Januari 2026,” katanya.
Sementara itu, Direktur Pembangunan Jalan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, Asep Syarif Hidayat, mengungkapkan jalur eksisting Singaraja–Mengwitani selama ini memiliki tingkat risiko kecelakaan cukup tinggi.
Ia menyebut kondisi jalan yang curam dengan kelandaian hingga 27 persen serta banyaknya tikungan tajam menjadi faktor utama kecelakaan di jalur tersebut.
“Setiap tahun tercatat sekitar 140 kejadian kecelakaan di ruas ini dengan 16 korban meninggal dunia. Karena itu pembangunan shortcut ini menjadi langkah penting untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas,” jelasnya.
Melalui pembangunan jalan dengan perbaikan geometrik, tingkat kelandaian jalan akan diturunkan hingga maksimal 10 persen, jumlah tikungan berkurang drastis, dan jalur menjadi lebih aman dilalui kendaraan.
Selain meningkatkan keselamatan, pembangunan shortcut ini juga akan mempercepat waktu tempuh perjalanan dari sekitar 21,22 menit menjadi hanya 8,61 menit.
“Manfaatnya sangat signifikan, mulai dari peningkatan keselamatan, efisiensi perjalanan, hingga pengurangan emisi karbon kendaraan sekitar 10 persen,” ungkap Asep.
Untuk penanganan Titik 9 dan 10, total panjang pekerjaan mencapai 3,90 kilometer, terdiri dari jalan sepanjang 2,95 kilometer dan jembatan sepanjang 942 meter.
Pada Paket 1, proyek ini memiliki nilai kontrak Rp290,84 miliar dengan masa pelaksanaan 750 hari kalender. Pekerjaan meliputi pembangunan jalan sepanjang 0,93 kilometer serta tiga jembatan dengan total panjang 593 meter, yang dikerjakan oleh Waskita–Sinarbali KSO dengan pendanaan dari SBSN Tahun Anggaran 2025–2027.
Sedangkan untuk Paket 2, nilai kontrak proyek mencapai sekitar Rp187 miliar, sementara Paket 3 bernilai sekitar Rp189,7 miliar.
Koster juga menegaskan pembangunan shortcut Singaraja–Mengwitani akan terus dilanjutkan hingga Titik 11 dan 12, yang disebut memiliki medan paling berat.
Ia menargetkan pembebasan lahan untuk titik tersebut dimulai pada tahun 2026 sehingga pembangunan konstruksi dapat dimulai pada akhir 2027 atau awal 2028.
“Saya ingin jalan shortcut ini tuntas minimal sampai Titik 12 sebelum masa jabatan saya berakhir,” tegasnya.
Dengan kolaborasi erat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Bali, pembangunan Shortcut Singaraja–Mengwitani diharapkan tidak hanya memperlancar konektivitas Bali Utara–Selatan, tetapi juga menjadi solusi penting untuk mengurangi risiko kecelakaan di jalur pegunungan tersebut sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Bali. (red)
