Barometer Bali | Denpasar — Pemerintah Provinsi Bali menyatakan terbuka terhadap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait strategi dan kebijakan ketahanan pangan daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menegaskan bahwa temuan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat kebijakan ke depan.
Hal tersebut disampaikannya saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kinerja di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bali, Denpasar, Jumat (6/2).
Menurutnya, pemerintah daerah memandang BPK sebagai mitra strategis dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
“Kami terbuka terhadap hasil pemeriksaan ini dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat kebijakan ke depan,” ujar Dewa Indra.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada BPK atas dedikasi dan perannya dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
Dewa Indra berharap, melalui sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pengawas, visi Gubernur Bali untuk mewujudkan kedaulatan pangan dapat benar-benar terwujud secara nyata. (red)
