Barometer Bali | Jembrana – Wakil Bupati Jembrana, I Gede Ngurah Patriana Krisna (Ipat), menegaskan bahwa desa dan kelurahan merupakan ujung tombak sekaligus subjek strategis dalam menentukan kemajuan daerah. Hal tersebut disampaikan Wabup Ipat saat memimpin Apel Rutin di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana, Senin (6/4), bertempat di depan Kantor Bupati Jembrana.
Dalam arahannya, Wabup Ipat menginstruksikan seluruh Perangkat Daerah untuk mengubah paradigma dalam melihat desa. Menurutnya, desa bukan lagi sekadar objek pembangunan, melainkan aktor utama yang memiliki peran vital dalam mencapai target-target daerah.
“Desa dan kelurahan adalah subjek strategis. Saya minta seluruh Perangkat Daerah melakukan konvergensi program yang menyasar langsung ke sana. Pastikan pembangunan desa berbasis pada data dan potensi lokal guna menciptakan kemandirian wilayah,” tegas Wabup Ipat di hadapan para peserta apel.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penguatan peran desa harus dibarengi dengan sinkronisasi program antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa. Fokus pada potensi lokal dianggap sebagai solusi jitu untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah di Kabupaten Jembrana.
Wabup Ipat berharap, dengan menjadikan desa sebagai basis pembangunan, setiap intervensi program pemerintah akan jauh lebih tepat sasaran karena menyentuh akar rumput secara langsung.
Di sisi lain, menyikapi kondisi fiskal daerah yang terbatas akibat dampak ekonomi global, Wabup Ipat mengajak seluruh jajaran ASN untuk menerapkan prinsip Empati Fiskal, Efisiensi anggaran diperintahkan melalui penghematan operasional, seperti penggunaan daya listrik dan bahan bakar minyak (BBM) yang lebih terukur.
“Di tengah keterbatasan ini, inovasi adalah kunci. Jangan terjebak pada kegiatan rutinitas tanpa dampak nyata. Gunakan setiap rupiah anggaran dengan orientasi pada hasil yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Menutup arahannya, Wabup Ipat mengingatkan seluruh Perangkat Daerah untuk tetap bekerja optimal sesuai target RPJMD. Ia menuntut adanya peningkatan akuntabilitas dan transparansi agar setiap program yang digulirkan benar-benar memberikan manfaat konkret bagi masyarakat Jembrana. (rah)
