Barometer Bali | Denpasar – PT PLN (Persero) UP3 Bali Selatan memastikan keandalan pasokan listrik dalam rangka mendukung kelancaran kunjungan kerja Komisi III DPR RI yang diselenggarakan di Auditorium Kejaksaan Tinggi Bali, sebagai bagian dari agenda evaluasi transisi serta implementasi teknis Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terbaru oleh aparat penegak hukum.
Kesiapan ini merupakan wujud komitmen PLN dalam menjaga kontinuitas pasokan listrik, khususnya pada kegiatan strategis yang berkaitan dengan pelayanan publik. Keandalan listrik menjadi faktor krusial dalam memastikan seluruh rangkaian agenda berjalan lancar, sekaligus mendukung optimalisasi layanan kepada masyarakat.
Dalam mendukung kegiatan tersebut, PLN menyiapkan sistem kelistrikan dengan skema pengamanan berlapis yang terdiri dari suplai utama dan jalur cadangan yang terintegrasi. Pasokan listrik utama disuplai melalui penyulang yang andal dari Gardu Induk Sanur, serta didukung oleh penyulang alternatif sebagai cadangan guna memastikan kontinuitas layanan tetap terjaga.
Selain itu, PLN juga menyiapkan dukungan Uninterruptible Power Supply (UPS) berkapasitas 250 kVA yang telah melalui proses instalasi, pengujian, serta simulasi operasional secara menyeluruh. Sistem ini berfungsi untuk memastikan tidak terjadi gangguan pasokan listrik, termasuk saat perpindahan sumber daya, sehingga kegiatan dapat berlangsung tanpa interupsi.
PLN juga menugaskan personel siaga yang melakukan pemantauan langsung di lokasi kegiatan guna memastikan kondisi sistem kelistrikan tetap optimal serta melakukan respons cepat apabila terjadi potensi gangguan.
Manajer PLN UP3 Bali Selatan, Alexander J. Manuhuwa, menyampaikan bahwa PLN berkomitmen untuk menghadirkan layanan kelistrikan yang andal dalam mendukung setiap kegiatan strategis.
“PLN berkomitmen untuk memastikan keandalan pasokan listrik melalui skema pengamanan berlapis dan kesiapan personel di lapangan. Dukungan ini diharapkan dapat menjamin kelancaran kegiatan serta mendukung optimalisasi pelayanan publik kepada masyarakat,” ujar Alexander.
Melalui kesiapan tersebut, PLN turut berperan dalam menjaga kelancaran pelaksanaan agenda nasional serta memastikan bahwa layanan kelistrikan yang andal dapat mendukung berbagai aktivitas strategis dan pelayanan publik secara berkelanjutan. Upaya ini juga menjadi bagian dari kontribusi PLN dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan hukum yang berdampak langsung pada kepastian dan perlindungan masyarakat. (pln/rah)
