Barometer Bali | Denpasar – Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menghadiri sekaligus membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Audit Keamanan Sistem Elektronik yang diselenggarakan di Kantor Inspektorat Provinsi Bali pada Selasa (21/4/2026).
Dalam sambutannya, Sekda menegaskan bahwa kehadiran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) merupakan bagian penting dalam mendesain sistem keamanan bagi penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital (digital government). Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Bali telah mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara menyeluruh.
“Implementasi digitalisasi bukanlah hal yang mudah. Tantangan terbesarnya adalah mentransformasikan pola kerja dari manual ke digital. Saat ini, seluruh sistem di Pemprov Bali telah terdigitalisasi. Namun, di sisi lain, muncul berbagai gangguan siber yang perlu diantisipasi secara serius,” ujarnya.
Sekda menambahkan bahwa melalui dukungan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bersama BSSN, pemerintah terus berupaya memperkuat sistem keamanan guna mencegah berbagai potensi ancaman siber. Oleh karena itu, pelaksanaan bimtek ini menjadi langkah strategis untuk memastikan sistem yang telah dibangun tetap aman dan andal.
Ia juga mendorong para peserta bimtek untuk tidak ragu mengikuti proses pembelajaran karena akan dibimbing langsung oleh tim BSSN terkait tata cara audit keamanan sistem elektronik secara komprehensif.
Sementara itu, Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah BSSN RI, Danang Jaya, menjelaskan bahwa audit keamanan tidak terlepas dari tiga aspek utama, yakni aset, risiko, dan kendali. Audit dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara aset yang dimiliki dengan potensi risiko serta efektivitas pengendalian yang diterapkan.
Ia mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sekitar 132 aplikasi sistem elektronik yang menjadi aset dan perlu diaudit secara berkala. “Audit dilakukan berdasarkan perencanaan yang matang terhadap aset yang dimiliki. Ini bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk menemukan celah yang perlu diperbaiki secara berkelanjutan,” jelasnya.
Lebih lanjut, disampaikan bahwa pengawasan internal dalam pelaksanaan audit menjadi peran penting Inspektorat sebagai pengawas internal pemerintah.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Inspektur Provinsi Bali, Ida Bagus Sudarsana, beserta instansi terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
Melalui kegiatan ini, diharapkan penguatan keamanan sistem elektronik di lingkungan Pemprov Bali dapat terus ditingkatkan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berbasis digital.
