Barometer Bali | Denpasar – Pemerintah Provinsi Bali memastikan hingga kini belum pernah menerima bantuan vaksin African Swine Fever (ASF) untuk ternak babi dari pemerintah pusat. Kondisi ini menjadi sorotan serius, mengingat populasi babi di Bali terus meningkat dan kebutuhan perlindungan penyakit dinilai semakin mendesak.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, I Wayan Sunada, mengatakan selama ini bantuan vaksin yang diterima Bali dari pemerintah pusat masih terbatas pada ternak sapi.
“Belum ada vaksin ASF masuk ke Bali. Kami belum pernah menerima bantuan vaksinasi ASF untuk babi. Yang selama ini diterima adalah vaksin PMK untuk sapi dan saat ini masih berjalan,” ujar Sunada di Denpasar, Kamis (19/2).
Selain vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Bali juga mendapat bantuan vaksin Lumpy Skin Disease (LSD) atau penyakit kulit pada sapi. Pada tahap awal, Bali menerima 400 dosis, kemudian disusul tambahan 6.000 dosis. Sementara untuk vaksin ASF, Pemprov Bali telah mengajukan usulan ke pemerintah pusat melalui dukungan anggota DPRD Bali dan disebut telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Pertanian. Namun, kepastian jumlah dosis masih menunggu realisasi.
Sunada menjelaskan, populasi babi di Bali pada 2025 tercatat mencapai sekitar 1,2 juta ekor. Dengan angka tersebut, kebutuhan vaksin ASF diperkirakan menembus 1 juta dosis agar perlindungan dapat diberikan secara optimal.
Di tengah keterbatasan vaksin, sejumlah kasus penyakit ternak sempat muncul. Di Kabupaten Buleleng, ditemukan 30 ekor babi mengalami diare akibat pemberian pakan mentah yang tidak diolah dengan baik. “Kami sudah turun ke lapangan untuk mengecek dan menangani kasus tersebut,” jelasnya.
Kasus hog cholera juga sempat terdeteksi di Kabupaten Gianyar. Sementara untuk PMK, dua kabupaten terdampak yakni Jembrana dan Buleleng. Di Jembrana, kasus meningkat dari lima ekor menjadi 31 ekor, namun berhasil dikendalikan melalui vaksinasi dan pemotongan bersyarat. “Astungkara tidak berkembang. Di Buleleng hanya dua ekor dan sudah tertangani,” kata Sunada.
Untuk penanganan rabies, Pemprov Bali mencatat capaian yang relatif baik. Hingga Februari 2026, tidak terdapat laporan kematian akibat rabies. Pada 2025, vaksinasi rabies mencapai 85,51 persen dari total populasi sekitar 600.000 ekor anjing. Saat ini, Pemprov Bali juga menjalankan program percontohan vaksinasi rabies di Kabupaten Bangli bekerja sama dengan perusahaan farmasi untuk menguji ketahanan vaksin dalam tubuh anjing. “Jika hasilnya baik, vaksin tersebut akan digunakan secara lebih luas,” tambahnya.
Sebelumnya, isu belum adanya vaksin ASF juga disuarakan Ketua Umum BPD HIPMI Bali, Agung Bagus Pratiksa Linggih atau Ajus Linggih. Dalam Sidang Pleno HIPMI di Makassar, Minggu (15/2), ia menyampaikan langsung keluhan peternak babi Bali kepada Menteri Pertanian RI.
Ajus Linggih menilai peternak babi Bali belum mendapatkan perhatian yang seimbang. Selain meminta penghentian impor babi karena harga lokal sedang melemah, ia juga mendesak pemerintah pusat segera menyalurkan vaksin ASF ke Bali.
“Peternak babi kita terasa sedikit dianaktirikan. Kami berharap peternak babi Bali segera mendapatkan vaksin ASF agar usaha mereka terlindungi,” tegasnya.
Dengan populasi ternak yang besar dan kontribusi sektor peternakan babi bagi ekonomi masyarakat Bali, ketersediaan vaksin ASF kini menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga keberlanjutan usaha peternak sekaligus ketahanan pangan daerah. (red)
