Barometer Bali | Badung – Pemerintah Kabupaten Badung terus memperkuat komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Upaya tersebut kembali ditegaskan melalui kegiatan Monitoring Implementasi Indikator Kabupaten Ber-Aksi (Berani Berantas Korupsi) yang dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melalui Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat (Dit. Permas) KPK RI di Ruang Rapat Satya Gosana I, Inspektorat Kabupaten Badung, Selasa (7/7/2026).
Mewakili Bupati Badung, Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, I.B. Surya Suamba, menghadiri langsung kegiatan tersebut yang juga diikuti para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, dan lurah se-Kabupaten Badung.
Dalam sambutannya, Surya Suamba menyampaikan bahwa monitoring dari KPK RI menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Badung untuk mengevaluasi sekaligus menyempurnakan implementasi berbagai indikator Kabupaten Ber-Aksi setelah sebelumnya ditetapkan sebagai Kabupaten Antikorupsi.
Menurutnya, predikat tersebut bukan sekadar penghargaan, melainkan amanah yang harus diwujudkan melalui komitmen bersama seluruh perangkat daerah dalam membangun budaya pemerintahan yang berintegritas.
“Melalui Monitoring Implementasi Indikator Kabupaten Antikorupsi ini, kami mendapatkan berbagai masukan yang sangat berharga untuk memperkuat pembangunan integritas dan upaya pencegahan korupsi di Kabupaten Badung. Beberapa indikator telah kami jalankan dan akan terus disempurnakan sesuai arahan KPK RI,” ujar Surya Suamba.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Badung juga berkomitmen memperluas implementasi nilai-nilai antikorupsi hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
“Predikat sebagai Kabupaten Antikorupsi bukan sekadar penghargaan, melainkan amanah yang harus diwujudkan melalui komitmen bersama seluruh jajaran pemerintah daerah. Ke depan, seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Badung akan dipersiapkan menjadi Desa/Kelurahan Antikorupsi,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Satuan Tugas Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Ariz Dedy Arham, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Badung atas berbagai inovasi yang telah diterapkan dalam mendukung pencegahan korupsi, salah satunya melalui penerapan e-Pakta/e-Komitmen Tidak Memberikan Gratifikasi Pra-Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Menurutnya, inovasi tersebut menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian Kabupaten/Kota Ber-Aksi Tahun 2026 dan menunjukkan komitmen Badung dalam membangun pelayanan publik yang bebas dari praktik gratifikasi.
“Selain melakukan monitoring, kami juga mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Badung yang telah menerapkan e-Pakta atau e-Komitmen tidak memberikan gratifikasi sebelum pelayanan publik diberikan di Mal Pelayanan Publik. Ini menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian Kabupaten/Kota Ber-Aksi Tahun 2026,” jelas Ariz.
Ia juga mengingatkan bahwa status sebagai Kabupaten/Kota Percontohan Ber-Aksi dapat dicabut apabila kepala daerah ataupun pimpinan perangkat daerah terlibat tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya. Oleh karena itu, seluruh unsur pemerintah daerah diharapkan terus menjaga integritas dan saling mengingatkan agar budaya antikorupsi benar-benar menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan.
Melalui monitoring ini, Pemerintah Kabupaten Badung berharap implementasi seluruh indikator Kabupaten Ber-Aksi semakin optimal, sehingga upaya pencegahan korupsi tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi budaya kerja yang melekat di seluruh lini pemerintahan demi menghadirkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan profesional. (rah)
