Barometer Bali | Ambon – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia akhirnya buka suara menanggapi isu yang menyeret namanya dalam dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Bahlil dengan tegas membantah tuduhan tersebut dan mengancam akan menempuh jalur hukum terhadap pihak-pihak yang mencatut namanya.
Bantahan itu disampaikan Bahlil saat memberikan sambutan dalam pelantikan pengurus DPD Partai Golkar Maluku di Ambon, Sabtu (7/11/2026).
Bahlil mengaku turut menjadi korban penyadapan sehingga mempertanyakan tuduhan yang mengaitkan dirinya dengan dugaan penyadapan terhadap kepala negara.
“Gimana saya ikut penyadapan presiden, saya saja disadap,” ujar Bahlil sebagaimana dikutip CNN Indonesia.
Ia juga meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah pejabat maupun tokoh masyarakat.
“Yang pertama menyangkut dengan proses penyadapan kepala negara dan pejabat yang lain maupun tokoh masyarakat kita meminta kepada aparat penegak hukum melakukan penyelidikan tuntas, transparan agar lebih terang benderang,” katanya.
Bahlil mengaku baru mengetahui tuduhan yang mengarah kepadanya setelah membaca sejumlah percakapan di grup WhatsApp.
“Tadi pagi saya baca grup-grup WhatsApp menyatakan hal itu mengarah ke saya. Itu tuduhan yang tidak benar dan tidak berdasar,” tegasnya.
Tak hanya membantah, Bahlil juga memberikan peringatan kepada pihak-pihak yang telah mencatut namanya. Ia menyatakan akan memberikan somasi dengan tenggat waktu 3 x 24 jam untuk melakukan klarifikasi.
“Kepada beberapa orang yang sudah mencatut nama saya, saya akan memberikan somasi 3×24 jam terhitung sejak hari ini. Kalau tidak mengklarifikasinya, saya akan melakukan proses hukum,” ujar Bahlil sebagaimana diberitakan ANTARA.
Bahlil Respons Flyer Munaslub, Sebut Hoaks
Selain isu penyadapan, Bahlil juga merespons beredarnya flyer yang mengklaim akan digelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar pada 29 November 2026.
Flyer tersebut mengusung tema “Selamatkan Partai Golkar dari Gank Solo” dan mencantumkan nama Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tanjung sebagai calon ketua umum.
Dalam poster itu, agenda Munaslub disebut akan berlangsung di Hotel Mercure Convention Center Ancol, Jakarta Utara, pada Minggu, 29 November 2026.
Menanggapi beredarnya flyer tersebut, Bahlil menyebutnya sebagai informasi hoaks. Ia bahkan mengaku telah mengetahui pihak-pihak yang diduga berada di balik penyebaran selebaran tersebut.
“Ada juga flyer hoaks-hoaks itu yang mau bikin macam-macam, macam-macam itu loh. Abu Leke (tukang tipu) kelas tinggi lagi ini,” ujar Bahlil dalam sambutannya, dikutip dari Suara.com.
Bahlil juga mengingatkan kader Golkar agar tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang berupaya memecah belah internal partai.
“Saya sudah tahu orang-orang itu, saya sudah tahu, kalian pikir saya orang kampung enggak ngerti? Aku paham. Om paham, Om paham sekali,” tegasnya.
Ahmad Doli dan Sarmuji Kompak Bantah Flyer
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tanjung membantah keterlibatannya dalam rencana Munaslub maupun penyebaran flyer yang mencatut namanya.
“Berkenaan dengan beredarnya flyer yang berisi isu adanya Munaslub yang akan digelar 29 November 2026, saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak ada kaitannya, bahkan tidak tahu menahu soal penyebaran isu tersebut,” kata Doli dalam keterangannya, Sabtu (7/11/2026).
Doli menegaskan bahwa mekanisme organisasi Partai Golkar telah diatur melalui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta peraturan organisasi yang wajib dipatuhi seluruh kader.
Ia juga menepis spekulasi mengenai keretakan hubungannya dengan Bahlil. Menurutnya, hubungan keduanya selama ini berjalan baik, harmonis, dan saling menghormati dalam pengelolaan partai.
Senada dengan Doli, Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji juga memastikan flyer yang beredar tersebut tidak benar.
“Hoaks semata,” tegas Sarmuji saat dikonfirmasi detikcom.
Dengan demikian, jadwal dan lokasi Munaslub yang tercantum dalam flyer tersebut bukan merupakan agenda resmi Partai Golkar. Hingga kini, informasi tersebut masih sebatas klaim dalam selebaran yang telah dibantah oleh jajaran pimpinan partai.
Polemik ini menambah perhatian terhadap dinamika internal Partai Golkar. Di tengah beredarnya berbagai tuduhan dan spekulasi, Bahlil menegaskan akan menempuh jalur hukum terhadap pihak-pihak yang menyebarkan informasi yang dinilainya tidak benar. (red)
