Barometer Bali | Denpasar – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan kesiapan penuh Provinsi Bali untuk menjadi role model nasional dalam pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis desa melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP). Dengan capaian 100% pembentukan Satgas baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, Bali dinilai sebagai provinsi paling siap dalam menjalankan program prioritas nasional ini.
“Bali memiliki modal sosial, budaya gotong royong, dan jejaring koperasi yang kuat. Inilah yang menjadikan kami siap menjadi contoh bagi daerah lain, baik dari sisi kelembagaan maupun pengembangan usaha koperasi,” tegas Gubernur Koster dalam acara Konsolidasi Satgas Nasional Provinsi dan Percepatan Operasionalisasi KDMP/KKMP, di Gedung Wiswasabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Jumat (8/8/2025).
716 KDMP Terbentuk, Enam Koperasi Lintas Wilayah
Gubernur Koster menyampaikan bahwa hingga Agustus 2025, Bali telah membentuk 716 KDMP/KKMP, termasuk 13 koperasi model pengembangan dari koperasi eksisting yang telah berjalan baik. Bahkan, enam koperasi di antaranya telah menjalin kerja sama antarwilayah, melampaui target awal yang ditetapkan.
Unit usaha koperasi ini mencakup berbagai sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, seperti gerai sembako, pangkalan LPG 3 kg, unit simpan pinjam, distribusi pupuk bersubsidi, klinik desa, apotek desa, hingga layanan logistik dan pergudangan.
“Koperasi Desa Merah Putih bukan hanya instrumen ekonomi, tapi juga gerakan sosial yang memotong rantai tengkulak, membuka lapangan kerja, menekan biaya hidup, dan menghadirkan layanan publik lebih dekat ke rakyat,” ujar Koster.
Dukungan Infrastruktur dan Akses Permodalan
Dalam mendorong keberlanjutan KDMP, Pemerintah Provinsi Bali terus mempercepat inventarisasi aset daerah yang bisa dimanfaatkan sebagai lokasi koperasi, memfasilitasi akses permodalan, dan mengalokasikan tenaga PPPK untuk mendukung operasional di lapangan.
Setiap koperasi akan didampingi oleh 2–3 tenaga PPPK lokal, untuk memastikan tata kelola koperasi berlangsung secara transparan, akuntabel, dan profesional. Pemerintah pusat juga telah menyiapkan skema pembiayaan dari Himbara dengan plafon hingga Rp3 miliar per koperasi, untuk mendukung pengembangan unit usaha seperti logistik, gudang, hingga renovasi fasilitas koperasi.
Dukungan Pusat: Bali Jadi Provinsi Teladan
Menteri Koordinator Pangan RI Zulkifli Hasan menyampaikan apresiasi tinggi kepada Bali yang dianggap berhasil dalam menyatukan kekuatan desa melalui koperasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.
“Bali itu pulau kecil tapi semua rakyatnya diberdayakan. Ini contoh nyata bahwa sinergi desa mampu membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang menguntungkan dan mandiri,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa KDMP/KKMP adalah solusi strategis untuk memangkas rantai pasok bahan pokok yang terlalu panjang, merugikan petani, dan menaikkan harga konsumen.
“Melalui koperasi desa, rantai distribusi dipersingkat sehingga harga lebih adil untuk petani dan terjangkau bagi masyarakat,” ujar Zulkifli.
Sebagai bentuk dukungan konkret, pemerintah telah menerbitkan Keputusan Menteri ESDM No. 249.K/MG.05/MEM.M/2025, yang membuka peluang bagi KDMP untuk menjadi sub pangkalan LPG 3 kg di desa-desa.
Kunci Keberhasilan: Kekompakan Daerah
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengakui bahwa keberhasilan Bali dalam program KDMP tak lepas dari pembentukan Satgas yang cepat dan solid. Ia menyebut Bali sebagai provinsi teladan, karena seluruh kabupaten/kota telah memiliki Satgas aktif yang bekerja nyata di lapangan.
“Kunci percepatan KDMP adalah kekompakan pemerintah daerah dan komitmen kepala daerah. Bali sudah membuktikannya,” ujar Mendagri Tito.
Pusat Pembelajaran Nasional
Acara konsolidasi ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan MoU antara 6 KDMP Mock Up se-Bali, sebagai percontohan ekosistem jaringan koperasi desa yang akan direplikasi secara nasional. Hadir pula sejumlah menteri seperti Menteri Koperasi, Menteri Desa PDTT, Menteri Perdagangan, Menkumham, MenPAN-RB, serta 38 gubernur dari seluruh Indonesia.
Dengan capaian ini, Bali diyakini siap menjadi pusat pembelajaran nasional dalam mewujudkan visi Presiden RI membentuk 80.000 KDMP/KKMP di seluruh Indonesia sebagai basis kemandirian pangan dan ekonomi rakyat.
“Dalam membangun kedaulatan ekonomi desa, kita tidak memilih cara yang mudah, tetapi cara yang benar. KDMP adalah jalan untuk menegakkan kedaulatan pangan dan ekonomi rakyat secara berkelanjutan,” pungkas Menko Pangan. (red)
