Barometer Bali | Bangli – Pemerintah Kabupaten Bangli mendorong percepatan transformasi digital melalui penataan tata kelola pemerintahan yang terintegrasi lintas sektor. Langkah ini ditandai dengan peluncuran enam inovasi strategis yang mencakup sektor pemerintahan, legislatif, pariwisata, layanan internal birokrasi, ketertiban umum, hingga pendapatan daerah.
Peluncuran tersebut berlangsung di Gedung Bhukti Mukti Bhakti, lingkungan Setda Kabupaten Bangli, Kamis (17/9/2026). Enam inovasi yang diluncurkan yakni CITA GOV, PENGLIPURAN BANGLI, SINTESIS DTW BANGLI, INTEGRA-III, SI TAMPAN JAS BERDASI, dan GENCAR BANGLI.
Transformasi ini diarahkan untuk mengubah pola tata kelola digital yang sebelumnya cenderung berorientasi pada pembangunan aplikasi sektoral menjadi sistem yang lebih terintegrasi, berbasis data, risiko, transparansi, serta memberikan dampak terhadap pelayanan masyarakat dan efisiensi fiskal daerah.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bangli, I Nyoman Murditha, S.Kom., M.Eng., mengatakan peningkatan Indeks Pemerintahan Digital (PEMDI) Kabupaten Bangli menunjukkan adanya perkembangan dalam penerapan pemerintahan digital.
Nilai PEMDI Bangli meningkat dari 2,48 pada 2023 menjadi 2,71 pada 2024 dan 2,79 pada 2025. Capaian tersebut telah mencapai sekitar 93 persen dari target RPJMD sebesar 3,00.
Namun, peningkatan tersebut masih dihadapkan pada kesenjangan tata kelola. Nilai Manajemen SPBE tercatat 1,09 dan Audit TIK sebesar 1,00. Karena itu, penguatan pengendalian, integrasi, dan keamanan sistem digital menjadi bagian penting dalam transformasi yang dilakukan Pemkab Bangli.
“Pertanyaannya bukan lagi seberapa banyak kita membuat aplikasi, melainkan seberapa baik kita mampu mengendalikan, mengintegrasikan, dan mengamankan transformasi digital tersebut untuk kesejahteraan rakyat,” tegas Murditha.
Salah satu inovasi yang diluncurkan adalah CITA GOV atau Collaborative for Integrated Digital Transformation Government yang dirancang sebagai arsitektur tata kelola dan pengendalian transformasi digital daerah.
CITA GOV terdiri atas tiga lapisan utama. Pertama, Layer Operasional pada perangkat daerah sebagai ruang pengusulan dan pengelolaan layanan digital. Kedua, Layer Control atau Digital Orchestrator yang berada di Diskominfosan untuk melakukan verifikasi arsitektur, kelayakan, keamanan siber dan analisis risiko. Ketiga, Executive View yang diperuntukkan bagi Bupati dan Sekda melalui dashboard manajerial serta Digital Health Score sebagai dasar pengambilan keputusan.
Implementasi CITA GOV diproyeksikan dapat menghasilkan efisiensi belanja teknologi informasi dan komunikasi hingga Rp1,175 miliar per tahun melalui pengurangan duplikasi aplikasi, efisiensi waktu kerja dan mitigasi risiko siber.
Pada sektor legislatif, Sekretaris DPRD Kabupaten Bangli, I Nyoman Dacin, SH., MH., meluncurkan PENGLIPURAN BANGLI atau Pelayanan Legislasi, Integritas Persidangan, Upaya Regulasi Aspirasi, dan Notulensi.
Inovasi tersebut diarahkan untuk mendukung konsep Green Assembly dan Paperless Meeting melalui tiga modul utama, yakni e-Aspirasi, e-Sidang dan e-Risalah AI. e-Aspirasi digunakan untuk mendukung penyerapan pokok-pokok pikiran dewan secara transparan dan terintegrasi dengan SIPD. Sementara e-Sidang mendigitalisasi proses persidangan dan distribusi dokumen, sedangkan e-Risalah AI memanfaatkan kecerdasan buatan untuk transkripsi dan pembuatan notulensi persidangan.
Di sektor pariwisata, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli, I Wayan Dirga Yusa, AP., M.Si., menghadirkan SINTESIS DTW BANGLI atau Strategy Sistem Integrasi Retribusi Daya Tarik Wisata.
Inovasi tersebut dirancang untuk memperkuat pengelolaan retribusi daya tarik wisata melalui integrasi aspek regulasi, digitalisasi dan kemitraan sosial-kultural. Sistem ini mengusung single gateway berbasis IoT dan QRIS dengan moda hybrid online-offline untuk mengatasi keterbatasan jaringan.
Selain itu, Pemkab Bangli mendorong kepastian regulasi melalui Peraturan Bupati serta kerja sama bagi hasil dengan desa adat. Kemitraan antara pemerintah daerah, desa adat dan BPD Bali juga menjadi bagian dari sistem tersebut. SINTESIS DTW BANGLI diproyeksikan dapat meningkatkan PAD sektor pariwisata hingga 13 persen.
Sementara itu, untuk memperkuat layanan internal birokrasi, Pemkab Bangli mengembangkan INTEGRA-III melalui penerapan Shared Service Center berbasis platform SI-BULAN di lingkungan Sekretariat Daerah.
Sistem tersebut mengintegrasikan fasilitasi logistik, penganggaran, pelacakan sarana dan prasarana serta e-Katalog Lokal. Implementasinya ditargetkan mampu memangkas biaya operasional birokrasi minimal 20 persen pada 2028.
Pada sektor ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangli, I Wayan Sugiarta, S.IP., M.Si., meluncurkan SI TAMPAN JAS BERDASI.
Inovasi ini diarahkan untuk mengubah pola penegakan ketertiban dari pendekatan reaktif menjadi preventif dan antisipatif. Satpol PP ditempatkan sebagai integrator yang didukung enam pilar siklus terpadu, yakni satu jejaring, satu informasi, satu data, satu analisis, satu koordinasi dan satu tindak lanjut.
Sistem tersebut juga mengintegrasikan Bendesa Adat dan Pacalang dalam mekanisme pelaporan ketertiban umum secara real-time, sehingga kearifan lokal dapat terhubung dengan sistem kedinasan dalam mendukung deteksi dini dan penanganan gangguan ketertiban.
Sektor pendapatan daerah turut menjadi perhatian melalui inovasi GENCAR BANGLI atau Gerakan Ekstensifikasi dan Penerbitan NPWPD secara Jabatan Berbasis Data Perizinan Usaha yang diluncurkan Kepala Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD) Kabupaten Bangli, Putu Agus Muliawan, ST., M.A.P.
GENCAR BANGLI mengubah pola pemungutan pajak daerah dari pasif menjadi lebih proaktif dengan memanfaatkan data perizinan usaha. Mekanismenya meliputi sinkronisasi data perizinan, matching data, verifikasi dan validasi, penerbitan NPWPD secara jabatan hingga monitoring kepatuhan wajib pajak.
Inovasi tersebut menyasar optimalisasi potensi PAD, khususnya dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan dan minuman yang diproyeksikan mencapai Rp15,92 miliar serta sektor perhotelan sebesar Rp5,54 miliar.
Melalui peluncuran enam inovasi tersebut, Pemkab Bangli menegaskan arah transformasi digital daerah tidak lagi hanya berorientasi pada penambahan aplikasi, tetapi pada terbentuknya ekosistem pemerintahan digital yang terintegrasi, terkendali dan memberikan dampak nyata terhadap pelayanan publik, efisiensi birokrasi serta penguatan pendapatan daerah.
