Barometer Bali | Denpasar – Kabupaten Bangli kembali menunjukkan komitmennya sebagai daerah dengan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025 yang digelar Komisi Informasi (KI) Provinsi Bali di Gedung Utama Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali, Bangli sukses meraih deretan penghargaan bergengsi.
Bangli mencatat prestasi membanggakan melalui sejumlah kategori. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominfosandi) Kabupaten Bangli berhasil meraih predikat Informatif untuk kategori Kabupaten/Kota. Pada kategori Perangkat Daerah (PD), Bangli kembali unjuk kualitas melalui Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja, serta Bappeda yang semuanya berhasil meraih penghargaan.
Tidak hanya itu, PT BPR Bank Daerah Bangli juga membawa pulang penghargaan untuk kategori Badan Usaha Milik Daerah berkat komitmen dalam meningkatkan transparansi layanan keuangan. Untuk kategori Desa Transparan, Desa Tembuku, Kecamatan Tembuku, turut mengharumkan nama Bangli dengan pencapaian luar biasa.
Ketua KI Provinsi Bali, Dewa Nyoman Suardana, S.Ag., M.I.Kom., menegaskan bahwa penghargaan ini bukan sekadar seremoni. “Penghargaan ini adalah panggilan untuk terus menyebarluaskan informasi publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Kami berharap badan publik yang meraih penghargaan dapat menjadi agen perubahan dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih terbuka,” ujarnya.
Evaluasi tahun ini dilakukan melalui sistem elektronik e-monev dengan sembilan tahap penilaian dan enam aspek utama, mulai dari sarana prasarana hingga digitalisasi.
Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Bali Cok Bagus Pemayun, dalam sambutan yang dibacakan mewakili Gubernur, memberikan apresiasi atas kontribusi KI Bali dan mendorong seluruh badan publik untuk terus meningkatkan pelayanan. “Pertahankan dan tingkatkan pelayanan kepada masyarakat, selaras dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali,” pesannya.
Pencapaian ini menjadi bukti nyata keseriusan Kabupaten Bangli dalam mendorong budaya transparansi serta memperkuat kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. (rah)
