Barometer Bali | Klungkung – Badan Gizi Nasional (BGN) mengaktifkan 980 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara serentak di 16 provinsi pada Rabu (14/10/2026). Aktivasi tersebut menyasar 1,4 juta penerima manfaat, khususnya masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi.
Di Bali, peluncuran SPPG 3T berlangsung di Desa Kutampi, Banjar Ponjok, Jalan Buyuk–Kutampi, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Kegiatan ini dihadiri Wakil Kepala BGN Arumsari, Bupati Klungkung I Made Satria, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Denpasar Mursina Wahyuningsih Daeng, perwakilan Polres dan Kodim Klungkung, staf BGN pusat, koordinator wilayah, SPPI, serta undangan lainnya.
Wakil Kepala BGN Arumsari mengatakan, pengaktifan ratusan dapur SPPG tersebut merupakan langkah nyata pemerintah untuk memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi, termasuk bagi masyarakat di daerah yang menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan akses pangan.
“Pembukaan 980 dapur SPPG secara serentak di 16 provinsi dengan sasaran 1,4 juta penerima manfaat merupakan langkah nyata untuk memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi. Kami ingin memastikan bahwa upaya membangun generasi Indonesia yang sehat dan berkualitas menjangkau masyarakat di berbagai wilayah, termasuk daerah 3T dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi,” ujar Arumsari.
Sebanyak 980 SPPG tersebut tersebar di 16 provinsi, yakni Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Bali, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Aceh, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Bengkulu, Riau, Jambi, dan Lampung.
Dari total tersebut, sebanyak 691 SPPG berada di wilayah Sumatera, sedangkan 289 lainnya tersebar di Kalimantan dan Bali. Seluruh SPPG yang diaktifkan berada di kawasan 3T serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi hingga sangat tinggi.
Perluasan layanan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan pemerataan akses makanan bergizi bagi masyarakat. Anak-anak yang memperoleh asupan gizi memadai diharapkan dapat tumbuh sehat dan berkembang secara optimal sebagai bagian dari investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Selain meningkatkan akses pemenuhan gizi, keberadaan dapur SPPG diharapkan turut memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Pelibatan petani, peternak, nelayan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pemasok pangan lokal berpotensi memperkuat rantai pasok sekaligus membuka lapangan pekerjaan.
Dengan demikian, program pemenuhan gizi tidak hanya berorientasi pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, tetapi juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Arumsari menegaskan, BGN akan terus memperkuat koordinasi dan pengawasan bersama para pemangku kepentingan untuk memastikan setiap SPPG beroperasi sesuai standar yang ditetapkan.
“BGN akan terus memperkuat koordinasi dan pengawasan bersama para pemangku kepentingan untuk memastikan setiap SPPG beroperasi sesuai standar yang ditetapkan. Kualitas makanan, keamanan pangan, ketepatan sasaran penerima manfaat, serta keberlanjutan pelayanan menjadi aspek penting dalam mendukung keberhasilan program,” ungkapnya.
Menurutnya, sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, masyarakat, dan pelaku usaha menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pelayanan pemenuhan gizi.
Aktivasi 980 dapur SPPG di 16 provinsi ini diharapkan memperluas jangkauan layanan hingga ke wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses. Upaya tersebut sekaligus mempertegas pentingnya pemerataan pemenuhan gizi dalam membangun generasi Indonesia yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing. (red)
