Barometer Bali | Denpasar – Perwujudan Bali sebagai Smart Province membutuhkan integrasi data, inovasi teknologi, serta penguatan ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang inklusif dan berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, Bank Indonesia, perbankan, dunia usaha, hingga komunitas teknologi dinilai menjadi kunci untuk mempercepat transformasi digital di Pulau Dewata.
Komitmen tersebut mengemuka dalam talkshow bertajuk “Mewujudkan Smart Province Bali melalui Integrasi Data, Inovasi, dan Ekonomi Keuangan Digital yang Inklusif dan Berkelanjutan” yang menjadi salah satu agenda utama Balidigifest x Baligivation 2026 di Griya Agung Ballroom, Prime Plaza Sanur, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung pada 12–14 November 2026 ini diselenggarakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali bersama Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali. Acara tersebut secara resmi dibuka Gubernur Bali Wayan Koster, dengan menghadirkan keynote speech Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudi dan Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif, Neil Al Himam.
Kepala UPTD Pengembangan dan Integrasi Layanan Digital Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Puspa Udiyana, menegaskan bahwa pembangunan Smart Province diarahkan pada integrasi data, penguatan konektivitas, serta kolaborasi lintas sektor.
Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital harus mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemerintah Provinsi Bali juga telah menyediakan aplikasi yang dapat dimanfaatkan perangkat daerah untuk mendukung transaksi dan pembayaran secara digital.
“Integrasi data dan penguatan konektivitas menjadi bagian penting dalam mewujudkan Smart Province Bali. Kolaborasi lintas sektor diperlukan agar pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat,” menjadi poin utama pemaparan Puspa Udiyana.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Ronald D. Parluhutan, menjelaskan bahwa BI turut mengambil peran strategis dalam mempercepat transformasi ekonomi dan keuangan digital melalui tiga strategi utama, yakni digitalisasi pemerintah, digitalisasi dunia usaha, dan digitalisasi layanan masyarakat.
Pada sektor pemerintahan, Bank Indonesia mendorong percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI). Langkah ini diharapkan meningkatkan efisiensi sekaligus transparansi pengelolaan keuangan daerah.
“Digitalisasi tidak hanya menyangkut penggunaan teknologi, tetapi juga bagaimana membangun ekosistem yang terintegrasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” menjadi pesan penting dalam pemaparan BI mengenai transformasi digital.
Di sektor dunia usaha, BI mendorong perluasan akseptasi QRIS, digitalisasi UMKM, serta penguatan ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk pemanfaatan QRIS Cross Border. Adapun pada sektor layanan masyarakat, penguatan dilakukan melalui Pusat Inovasi Digital (PIDI), kolaborasi infrastruktur digital, serta peningkatan literasi keuangan digital.
Dari sektor perbankan, Direktur Teknologi Informasi PT Bank Pembangunan Daerah Bali, Ida Bagus Gede Setia Yasa, memaparkan pentingnya inovasi layanan perbankan digital dalam memperluas inklusi keuangan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan.
Ia menilai, layanan perbankan yang andal dan dapat diakses selama 24 jam setiap hari (24/7) menjadi kebutuhan penting di tengah meningkatnya aktivitas ekonomi digital.
Transformasi tersebut juga diharapkan membuka akses pembiayaan produktif, memperluas jangkauan layanan keuangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi digital secara merata hingga ke berbagai wilayah Bali.
Perspektif industri teknologi disampaikan Ketua Bali Tech Startup Association, Indra Adhi Suputra. Ia menyoroti besarnya peluang startup dan pelaku industri digital dalam menghadirkan inovasi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing daerah.
Menurutnya, ekosistem startup memiliki potensi menciptakan solusi digital, membuka peluang usaha, serta menghadirkan lapangan kerja baru.
Namun, pengembangannya membutuhkan dukungan dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor keuangan, dunia usaha, dan komunitas teknologi.
Kolaborasi tersebut dinilai penting agar inovasi yang lahir tidak berhenti pada pengembangan teknologi semata, tetapi dapat diterapkan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Melalui forum ini, para pemangku kepentingan menegaskan bahwa Smart Province Bali tidak dapat diwujudkan oleh satu institusi saja. Integrasi data, percepatan digitalisasi transaksi, penguatan infrastruktur, serta pengembangan inovasi harus berjalan secara beriringan.
Balidigifest x Baligivation 2026 yang berlangsung hingga 14 November 2026 juga terbuka bagi masyarakat. Berbagai kegiatan seperti pameran, seminar, talkshow, showcase inovasi, dan aktivitas interaktif dihadirkan untuk memperluas wawasan sekaligus mendorong partisipasi publik dalam perkembangan ekosistem digital Bali. (red)
