Barometer Bali | Jembrana – Di tengah derasnya arus informasi di era digital, peran wartawan atau jurnalis profesional menjadi kunci menjaga kepercayaan publik.
Untuk itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jembrana melalui Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setda Jembrana sinergi dengan Lembaga Peningkatan Potensi Administrasi Nasional (LAPPAN) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) yang dikemas dalam Workshop Media.
Adapun tema yang diangkat “Etika Jurnalistik dan Peran Pers dalam Membangun Transparansi Pemerintah Daerah” pada 3–4 September 2025 di Desa Candikuning, Tabanan.
Kegiatan ini menyasar seluruh wartawan yang tergabung dalam Jaringan Jurnalis Jembrana (JJJ) baik cetak, online, maupun radio, serta staf Prokopim Pemkab Jembrana. Selain materi jurnalistik, juga dilaksanakan team building untuk memperkuat kerja sama antar insan pers dan pemerintah.
Bimtek dibuka langsung oleh Asisten Administrasi Umum Setda Jembrana, I Made Dwi Maharimbawa, didampingi Kabag Prokopim, I Wayan Putra Mahardika (Puma), dan Kabid Pengelolaan Informasi Diskominfo Jembrana, I Wayan Agus Ariawan.
Bedah Kasus Sengketa Pers
Salah satu narasumber utama, Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Bali Emanuel Dewata Oja (Edo), memaparkan materi “Media Relations, Kajian Hukum Pers.” Edo mengajak peserta menelaah sejumlah kasus sengketa pers, seperti konflik wartawan dengan pegawai BPN di Sumatera Utara dan kasus Pemkab Tabanan dengan 17 media online di Bali yang sempat berujung ke Dewan Pers.
Menurut Edo, ada dua persoalan besar dalam sengketa pers di antaranya, minimnya literasi masyarakat tentang mekanisme kerja media, yang sering menimbulkan kesalahpahaman.
Yang kedua imbuhnya, masih adanya wartawan yang belum menguasai etika jurnalistik maupun cara profesional memperoleh dan mengolah informasi.
“Mayoritas pelanggaran terjadi pada pasal 1, 3, dan 4 Kode Etik Jurnalistik serta pasal 7 UU Pers. Mulai dari verifikasi sumber yang lemah, penggunaan anonim tanpa validasi, bahasa emosional, hingga tidak menjalankan prinsip cover both sides,” jelas Edo.
80 Persen Sengketa Pers karena Etika
Edo yang juga asesor Uji Kompetensi Wartawan (UKW) menegaskan, seseorang yang tidak memahami dasar-dasar jurnalistik tidak layak menyandang predikat wartawan. Ia menyebut, menurut catatan Dewan Pers, 80 persen pengaduan sengketa pers terjadi akibat pelanggaran Kode Etik Jurnalistik (KEJ).
Meski demikian, Edo menilai tingginya angka pengaduan justru positif. “Itu berarti masyarakat paham bahwa sengketa pers harus diselesaikan lewat mekanisme UU No. 40 Tahun 1999, bukan lewat somasi tapi Hak Jawab. Somasi justru mencederai kebebasan pers dan memengaruhi psikologis wartawan,” tandasnya.
Kritik Pasal Perlindungan Wartawan
Di akhir pemaparannya, Edo juga menyoroti lemahnya implementasi Pasal 8 UU Pers yang menyebut wartawan dilindungi undang-undang. Menurutnya, di lapangan masih sering terjadi perampasan alat kerja, pelarangan liputan di ruang publik, hingga kekerasan fisik terhadap wartawan tanpa ada sanksi hukum jelas bagi pelakunya.
“Mari jujur melihat fakta di lapangan. Perlindungan bagi wartawan masih lemah. Padahal menjaga kebebasan pers adalah tanggung jawab bersama,” tutup Edo. (rah)
