BP Haji ke PWI: Dianggap Gunakan Dana Umat, Padahal APBN

IMG-20250806-WA0018_RXWbZ1ET9G
Foto: Pengurus PWI Pusat melakukan audiensi dengan Wakil Kepala Badan Pengelola Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, didampingi staf ahli, Abdul Rahman Syahputra Batubara dan Mayjend Dendi Suryadi di Jakarta, Selasa (5/8/2025). (barometerbali/rah/pwi)

Barometer Bali | Jakarta – Untuk meningkatkan komunikasi antara kedua pihak, Pengurus PWI Pusat melakukan audiensi dengan Wakil Kepala Badan Pengelola Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, didampingi staf ahli, Abdul Rahman Syahputra Batubara dan Mayjend Dendi Suryadi di Jakarta, Selasa (5/8/2025).

Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun dalam pertemuan audiensi menyatakan harapan agar PWI Pusat dapat membantu BP Haji untuk edukasi masyarakat lembaga yang baru dibentuk di era Presiden Prabowo Subianto ini. Baik tentang organisasinya, tugas pokok, dan program kerja karena masalah haji sangat menjadi perhatian masyarakat.

Berita Terkait:  Belajar Tak Harus di Kelas, PLN Tanamkan Edukasi Profesi kepada Siswa SD Anak Emas Sejak Usia Dini

Apalagi BP Haji akan menjadi penyelenggara musim haji 2026 nanti. Menurut Dahnil, soal haji ini mencakup banyak dimensi, baik haji itu sendiri, pelaksanaannya, aspek ekonomi yang melibatkan banyak pihak.

“Sebagai lembaga baru banyak yang belum tahu apa itu BP Haji,” ungkap Dahnil.

“Soal anggaran saja, dianggap kami ini menggunakan dana haji yang dikumpulkan umat, padahal kami sepenuhnya dibiayai APBN. Dana haji dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji. Kami tidak terlibat sama sekali, soal uang, hanya pelaksanaan dengan semua aspeknya,” jelasnya.

Berita Terkait:  Kapolsek Gunung Anyar Beserta Jajaran Menyampaikan Ucapan Selamat Hari Pers Nasional

Pihak PWI Pusat yang dipimpin langsung oleh Hendry Ch Bangun yang didampingi Bendahara M. Nasir, Wakil Bendahara Sarwani, Ketua Dewan Pakar Sayid Iskandarsyah Iskandarsyah, dan Humas Edi Kuswanto menjelaskan PWI dengan anggota sekitar 30.000 ribu yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia dapat membantu mengedukasi misal dengan sosialisasi, FGD di provinsi yang dianggap perlu dengan narasumber dari unsur BP Haji, media, dan wartawan.

Berita Terkait:  Cagar Budaya Eks Asrama VOC Gresik Diratakan, YLBH Desak Polres Gresik Usut Dugaan Perusakan

“Saya sepakat karena menurut saya penting agar masyarakat mendapat informasi yang benar tentang haji dan BP Haji,” tandas Dahnil.

Hendry sendiri menjelaskan apabila nanti ada MoU BP Haji dengan PWI Pusat maka itu sebaiknya dilakukan setelah Kongres Persatuan PWI yang akan diselenggarakan pada 29-30 Agustus, agar programnya berkesinambungan. Ujar Hendry. (rah/pwi)

BERITA TERKINI

Barometer Bali merupakan portal berita aktual masyarakat Bali. Hadir dengan semangat memberikan pedoman informasi terkini seputar sosial, ekonomi, politik, hukum, pendidikan, pemerintahan, pariwisata, budaya dan gaya hidup. Visi kami sebagai barometer informasi terbaru masyarakat Bali. Misi kami menyuarakan kebenaran dan menyajikan berita independen, berimbang dan bermanfaat.

Member of:

SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA (SMSI) PROVINSI BALI

smsi

Member of:

smsi

SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA (SMSI) PROVINSI BALI