Barometer Bali | Denpasar – Kejadian bencana memiliki keterkaitan dengan kondisi masyarakat, seperti intensitas paparan, kerentanan, dan kesiapsiagaannya saat terjadinya bencana, termasuk untuk tingkat kerugian baik keselamatan, dampak ekonomi, dan lingkungan. Untuk itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali, yang didukung oleh Program SIAP SIAGA (Kemitraan Australia-Indonesia Untuk Manajemen Risiko Bencana), selalu menerapkan pendekatan sistem yang menyeluruh dalam upaya-upaya penanggulangan bencana yang dilakukan. Langkah ini makin diperkuat melalui kolaborasi yang efektif dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pelaku usaha, tokoh-tokoh masyarakat serta organisasi masyarakat sipil. Hal ini dilakukan dengan menyusun manajemen risiko bencana yang efektif dan berkelanjutan.
Dengan tujuan untuk makin menguatkan upaya kolaboratif tersebut, BPBD Bali dan Program SIAP SIAGA, serta berbagai instansi dan organisasi mitra terkait, hari ini, menyelenggarakan kick-off Rapat Koordinasi Rencana Kerja Tahunan untuk tahun 2026.
Diharapkan melalui kick-off ini dapat menjadi sebuah tonggak awal di tahun 2026 dalam memastikan terwujudnya keselarasan antara kegiatan pelaksanaan program dan prioritas daerah, serta memperkuat dukungan dan komitmen kolaborasi multipihak. “Kami berharap melalui forum ini, dapat menyelaraskan kesepahaman arah dan memperkuat komitmen lintas sektor, serta masukan konkret untuk memperkuat implementasi kegiatan di lapangan. Sebagai mitra pemerintah provinsi, khususnya BPBD Bali, SIAP SIAGA berkomitmen untuk mendukung upaya pemerintah dalam melindungi semua lapisan masyarakat Bali saat terjadi bencana,” ungkap Deswanto Marbun, Head of Sub-National Programs, Program SIAP SIAGA.
Jalinan kolaborasi dengan berbagai sektor seperti pemerintah, pendidikan, pariwisata, dan desa adat telah berhasil melahirkan berbagai inisiatif. Seperti pada bulan Oktober 2025, dimana untuk pertama kalinya Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD-PB) telah berhasil diluncurkan. Inisiatif tersebut mencerminkan komitmen nyata terhadap pembangunan manajemen bencana yang inklusif. Kelompok disabilitas dilibatkan secara bermakna, dengan turut berpartisipasi sebagai penentu strategi dan rencana implementasi, sehingga memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal saat terjadi bencana.
Selain itu, elemen kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) juga telah berhasil diwujudkan dalam perancangan Kampus Siaga Bencana(KSB). Hingga kini, telah terdapat 35 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang mendeklarasikan kampusnya sebagai KSB.
Para pelaku usaha bisnis pariwisata, juga telah terlibat aktif dalam upaya mitigasi bencana di Bali. Melalui Sertifikasi Kesiapsiagaan Bencana (SKB), Pemerintah Provinsi Bali menunjukkan komitmennya dalam menciptakan pariwisata yang aman bencana.
Di samping pelibatan berbagai sektor, peran aktif masyarakat juga diperlukan untuk mendukung resiliensi terhadap bencana. Melalui Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), dengan dukungan dari Program SIAP SIAGA, telah melakukan pendampingan pada beberapa desa adat di Bali, seperti Desa Adat Dukuh dan Desa Adat Temukus. “Bencana jadi urusan semua, semua pihak perlu melakukan manajemen bencana, karena bencana itu pasti terjadi, pasti berulang, bisa menimpa siapa saja, sehingga itu menjadi urusan bersama. Untuk itu, kolaborasi adalah keniscayaan, harus dilakukan,” kata I Gede Agung Teja, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali.
Kolaborasi menjadi salah satu aspek penting yang perlu ada dalam kerja-kerja manajemen kebencanaan. Di samping itu, I Gede Agung Teja juga menambahkan tiga aspek lainnya yang tidak bisa dilewatkan, yaitu rasa memiliki terhadap program, pengintegrasian, dan keberlanjutan. “Kegiatan seperti ini perlu terus dilakukan secara berkala, karena bencana itu dapat berulang, jadi kita harus membangun ketangguhan yang berkelanjutan. Kolaborasi dan dukungan yang sudah terbangun perlu kita lanjutkan dan kuatkan untuk menjadi lebih baik lagi,” tambah I Gede Agung Teja.
Terawatnya komitmen dan inisiatif oleh seluruh mitra utama dapat menjadi acuan untuk memperluas dampak-dampak baik yang telah dibangun. Misalnya, saat kerja-kerja baik dapat menjalar ke sektor dan wilayah lainnya, serta diadaptasi mengikuti kondisi lokal. Maka dari itu, pada AWP 2026 ini, terdapat delapan program yang akan diprioritaskan melalui kerja kolaboratif multipihak.
Pertama, dimulai dari peningkatan sistem penanggulangan bencana melalui dukungan terhadap Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA). Kedua, penguatan strategi penanggulangan bencana dengan pendampingan teknis dan penyusunan kebijakan. Ketiga, pendampingan untuk pemetaan risiko bencana yang dibarengi dengan pengelolaan data, informasi, dan komunikasi. Keempat, kolaborasi pentahelix untuk mengembangan kebijakan dan aturan terkait kesiapsiagaan bencana. Kelima, upaya untuk meningkatkan kualitas penanggulangan keadaan darurat dan pascabencana melalui peningkatan kapasitas. Terakhir, dukungan untuk meningkatkan kapasitas logistik dan peralatan penanggulangan bencana lokal.
Kolaborasi lintas sektor dalam penanggulangan bencana pada pelaksanaan delapan program prioritas tahun 2026 tersebut, merupakan sebuah momentum penting dalam menyelaraskan pemahaman, menguatkan sinergitas dan menjalin komitmen bersama dari berbagai para pemangku kepentingan. Dengan demikian, program yang dirancang dan diimplementasikan secara kolektif dapat berjalan secara berkelanjutan guna memastikan keselamatan bagi seluruh lapisan masyarakat di Bali. (rah)
