Barometer Bali | Gianyar – Di tengah ketidakpastian ekonomi global, Bank BPR Kanti menggelar Seminar Nasional Indonesia Economic Outlook 2026 bertema “Penguatan Peran Lembaga Keuangan dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional” di Pusdiklat BPR Kanti, Batubulan, Gianyar, Senin (8/12/2025). Acara ini menghadirkan narasumber dan peserta dari berbagai daerah sebagai komitmen memperkuat peran BPR dalam menggerakkan ekonomi daerah, terutama UMKM.
Direktur Utama BPR Kanti, Made Arya Amitaba, SE., MM., menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan lembaga keuangan. Namun, ia menyayangkan rendahnya keberpihakan kebijakan pemerintah terhadap sektor BPR dan lembaga keuangan mikro.
“Pertumbuhan ekonomi itu pasti melibatkan lembaga keuangan. Tetapi pemerintah menempatkannya hanya pada prioritas keenam. Artinya, secara kebijakan, keberpihakan kepada lembaga keuangan masih rendah,” ungkap Amitaba.
Meski demikian, Amitaba menekankan pentingnya menjaga optimisme. Seminar nasional ini digelar untuk menghimpun insight dari berbagai wilayah dan memperkuat keyakinan bahwa BPR tetap menjadi motor penggerak ekonomi daerah.
Tantangan BPR Menjelang 2026: Regulasi Berat, Pinjol, hingga Pulihnya Pariwisata
Amitaba mengungkap sejumlah tantangan besar yang dihadapi industri BPR menuju 2026. Pertama, regulasi perbankan yang semakin menyerupai bank umum dinilai memberatkan BPR yang awalnya lahir melalui Pakto 88 untuk melindungi masyarakat dari rentenir.
“Semangat lahirnya BPR adalah menyelamatkan masyarakat dari rentenir. Tetapi regulasi sekarang nyaris sama dengan bank umum. Ini tantangan berat bagi industri BPR,” tegasnya.
Selain itu, persaingan pinjaman online (pinjol) serta dominasi bank-bank besar kian menekan ruang gerak BPR. Pemerintah juga menyalurkan dana jumbo Rp200 triliun melalui Himbara, yang menurutnya seharusnya melibatkan BPR sebagai mitra penyalur dana ke UMKM daerah.
“Idealnya, dana itu disalurkan melalui kerja sama dengan BPR agar UMKM di daerah bisa bergerak. Tapi kenyataannya, kebijakan ini belum sepenuhnya berpihak,” jelasnya.
Pulihnya pariwisata Bali yang masih lambat pasca pandemi turut menambah tantangan. Amitaba bahkan mendorong agar kebijakan relaksasi kredit di Bali diperpanjang hingga 2028.
“Relaksasi seharusnya diperpanjang sampai 2028 agar lembaga keuangan di Bali punya ruang memperbaiki kualitas kredit dan memperkuat likuiditas,” katanya.
Ia juga menyoroti ancaman bencana alam dan ketidakpastian ekonomi global yang dapat memengaruhi stabilitas perbankan.
Properti Bali Masuki “Bubble” Sejak 2016
Dalam sesi diskusi, Amitaba memaparkan bahwa sektor properti Bali sudah memasuki fase bubble sejak 2016. Kondisi ini berisiko menekan stabilitas perbankan jika tidak diantisipasi dengan kebijakan yang tepat.
“Bubble properti itu sudah terasa sejak 2016. Ini harus diantisipasi agar tidak memicu masalah ekonomi baru,” cetusnya.
Stabilitas sosial dan keamanan Bali disebut menjadi faktor penting dalam menjaga ritme investasi di daerah.
BPR Kanti Dorong Sinergi Nasional untuk Solusi 2026
Seminar ini menjadi wadah strategis bagi regulator, akademisi, dan pelaku industri untuk merumuskan solusi nyata demi memperkuat peran lembaga keuangan mikro.
“Kami ingin menjaga optimisme. BPR, koperasi, dan lembaga keuangan mikro adalah tulang punggung ekonomi daerah. Kalau ini kuat, ekonomi nasional akan jauh lebih stabil,” tutup Amitaba.
Dengan penyelenggaraan seminar nasional ini, BPR Kanti menegaskan posisinya sebagai lembaga keuangan yang proaktif, inovatif, dan siap menghadapi tantangan ekonomi 2026, sembari terus mendorong penguatan fondasi ekonomi nasional. (rah)
