Barometer Bali | Badung – Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menerima kunjungan kerja rombongan Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Semarang di Ruang Nayaka I, Pusat Pemerintahan (Puspem) Badung, Kamis (16/7). Kunjungan tersebut bertujuan untuk melakukan penelitian di Kabupaten Badung sekaligus membahas sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan.
Ketua rombongan sekaligus Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Kadek Cahaya Susila, menyampaikan bahwa penelitian yang akan dilakukan mencakup 3 (tiga) bidang, yakni Perpajakan dan Keuangan Daerah, Keterbukaan Informasi Publik serta Kebijakan Pengupahan. Melalui penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Bupati Adi Arnawa menyambut baik kunjungan tersebut dan mengapresiasi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memilih Kabupaten Badung sebagai lokasi penelitian. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan kalangan akademisi merupakan langkah positif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Bupati Adi Arnawa menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Badung sebagian besar bersumber dari sektor pariwisata. Oleh karena itu, keberlanjutan industri pariwisata menjadi prioritas Pemkab Badung melalui berbagai upaya, baik dalam peningkatan infrastruktur maupun kualitas pelayanan publik.
“Pemerintah Kabupaten Badung terus berkomitmen menjaga sektor pariwisata sebagai penggerak utama perekonomian daerah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mempercepat pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan sejumlah ruas jalan baru, sehingga wisatawan yang datang merasa aman, nyaman, dan mendapatkan pelayanan yang optimal,” ujarnya.
Selain itu, Bupati juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintah, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung lebih cepat, efektif, dan transparan. Di bidang perpajakan, Pemerintah Kabupaten Badung senantiasa menjalankan kebijakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bupati Adi Arnawa berharap penelitian yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dapat berjalan dengan lancar serta menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi pengembangan kebijakan Pemkab Badung. Ia juga menyatakan terbuka terhadap berbagai masukan akademis yang dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Badung.
Turut mendampingi Bupati, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Badung Luh Suryaniti, Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Badung l Wayan Wijana, Kepala Dinas Perikanan I Nyoman Suardana, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika I Ketut Gede Artha, Kepala Bidang Penetapan Ketut Sudarma, perwakilan Dinas Pariwisata, BPKAD dan Bagian Hukum. (rah)
