Barometer Bali | Jembrana – Pelantikan pejabat biasanya dilakukan di dalam gedung atau di ruangan. Namun kali ini ada hal berbeda di mana Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan justru melantik pejabat di tengah sawah kering akibat terkena bencana tiga tahun lalu. Sebanyak 34 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemkab Jembrana dilantik di tengah sawah di Subak Telepus, Desa Delod Berawah, Kecamatan Mendoyo, Senin (30/06/25).
Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan mulai merombak gerbong pejabat di lingkup Pemkab Jembrana. Mutasi kali ini merupakan mutasi perdana yang dilakukan diawal kepemimpinan Kembang Hartawan dan Wakilnya Patriana Krisna.
Adapun rincian pejabat yang dilantik yaitu, 23 Pejabat Administrator yang terdiri dari Eselon III/a 12 orang dan Eselon III/b 11 orang, sedangkan pejabat pengawas sebanyak 11 orang yakni Eselon IV/a 9 orang dan Eselon IV/b 2 orang.
Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan menjelaskan alasannya pemilihan tempat ditengah sawah.
Menurutnya sawah adalah harapan para petani, namun kondisi sekarang, sawah ini tidak bisa ditanami lagi karena bendungan jebol. Petani dan keluarganya menjerit dan menangis, mereka tidak tahu harus mengadu kepada siapa.
“Saya ingin menyampaikan pesan kepada pejabat yang dilantik bahwa sebagai pejabat publik, saudara harus memiliki sensitivitas terhadap kondisi lingkungan sekitar. Sawah ini bukan sekedar lokasi, tapi sebagai pengingat bahwa setiap langkah kita harus berpijak pada tanah, pada realitas rakyat. Di sinilah kehadiran saudara dibutuhkan, untuk mendengarkan dan mencarikan solusi terhadap persoalan yang mereka hadapi,” bebernya.
Pelantikan ini dilaksanakan untuk mengisi sejumlah kekosongan jabatan. Kekosongan jabatan tersebut tentunya berpengaruh terhadap efektifitas pelayanan yang diberika kepada masyarakat yang seharusnya berjalan optimal dan selaras dengan salah satu misi yaitu mewujudkan pelayanan publik yang reponsif, adaptif dan inovatif.
Lebih lanjut, Bupati Kembang menjelaskan mutasi atau rotasi jabatan ini, dilaksanakan secara profesional dari awal, tengah, sampai akhir dan tidak ada intervensi. Ia sepenuhnya melihat pemenuhan syarat administrasi, aspek kelayakan, aspek kepatutan dan juga kinerja.
“Untuk itu, saya ingatkan kepada pejabat yang dilantik cukup tunjukkan kinerja untuk rakyat karena penilaian terhadap kinerja dalam perjanjian kinerja saudara akan kami terapkan tegas. Sekali lagi kami yakinkan, tidak ada pungutan, setoran, biaya untuk siapapun dengan dalih apapun dan kepetingan apapun,” pungkas Bupati Kembang. (dika)
