Barometer Bali | Klungkung – Pemerintah Kabupaten Klungkung terus memperluas jangkauan layanan publik melalui kerja sama strategis di bidang hukum dan pendidikan. Hal ini ditandai dengan penandatanganan dua perjanjian kerja sama penting oleh Bupati Klungkung, I Made Satria, pada Senin (14/7/2025) di Ruang Rapat Praja Mandala, Kantor Bupati Klungkung.
Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Klungkung, Tjokorda Gde Surya Putra, para camat, kepala OPD terkait, serta jajaran dari kedua institusi mitra.
Akses Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin
Penandatanganan pertama merupakan perpanjangan kerja sama antara Pemkab Klungkung dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Cakra Eka Sudarsana. Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kesadaran hukum masyarakat, serta memberikan bantuan hukum secara gratis kepada warga miskin di Kabupaten Klungkung.
Bupati Satria menegaskan pentingnya keberlanjutan program ini sebagai wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat kecil yang kerap menghadapi masalah hukum tanpa pendampingan memadai.
“Saya percaya kerja sama ini bukan hanya seremoni, tetapi langkah nyata yang akan berdampak luas. Untuk itu, saya minta seluruh perangkat daerah mendukung pelaksanaan program ini secara aktif dan terencana,” ujar Bupati asal Nusa Penida ini.
Sinergi dengan STIE Satya Dharma Singaraja
Masih di hari yang sama, Bupati Satria juga menandatangani nota kesepahaman dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Satya Dharma Singaraja. Kerja sama ini diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sebagaimana prinsip Tridharma Perguruan Tinggi.
Langkah ini juga sejalan dengan visi Kabupaten Klungkung sebagai pusat pertumbuhan yang berbasis inovasi, pengetahuan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Kami berharap STIE Satya Dharma bisa menjadi mitra strategis daerah dalam pengembangan ilmu manajemen dan akuntansi yang kontekstual dan aplikatif,” jelas Bupati Satria.
Komitmen Pembangunan Inklusif
Kedua kerja sama ini mencerminkan pendekatan inklusif Pemkab Klungkung dalam membangun daerah. Tak hanya fokus pada infrastruktur, tapi juga pada aspek non-fisik seperti hukum dan pendidikan sebagai fondasi utama kesejahteraan jangka panjang.
Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, Pemerintah Kabupaten Klungkung berharap dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang berpihak pada rakyat kecil sekaligus mempersiapkan generasi muda yang siap bersaing di masa depan. (red)
