Barometer Bali | Denpasar – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mengajak seluruh pemerintah daerah (Pemda) di Bali memperkuat komitmen pencegahan korupsi melalui peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Ajakan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah se-Bali Tahun 2026 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Kamis (12/11/2026).
Dewa Made Indra menyampaikan apresiasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang secara berkelanjutan memberikan pendampingan dan supervisi kepada pemerintah daerah. Menurutnya, sinergi tersebut menjadi bagian penting dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Bali, saya menyampaikan apresiasi kepada pimpinan KPK karena secara berkelanjutan melakukan pendampingan dan supervisi kepada kita semua dalam rangka orkestrasi penguatan tata kelola pemerintahan untuk menuju pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi,” ungkapnya.
Ia menegaskan, seluruh pemerintah daerah di Bali pada prinsipnya memiliki komitmen untuk mengikuti arahan KPK dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi. Kehadiran KPK diharapkan tidak hanya meningkatkan pemahaman aparatur terhadap aturan, tetapi juga mendorong tindakan nyata untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan potensi pelanggaran hukum.
“Jangan ada yang sampai keluar jalur dan bermasalah secara hukum. Oleh karena itu, mari kita ikuti bersama kegiatan ini dengan baik. Tidak hanya pada pertemuan kali ini, tetapi juga melalui aksi nyata untuk melakukan pencegahan terhadap semua hal yang berpotensi menimbulkan tindakan melawan hukum,” tegasnya.
Dalam rapat koordinasi tersebut, penguatan kapabilitas APIP menjadi salah satu fokus pembahasan. Koordinator Pengawasan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP Provinsi Bali, Rustam, menekankan pentingnya transformasi APIP dari pengawasan yang berorientasi administratif menuju pengawasan strategis berbasis risiko.
Menurut Rustam, perubahan model penilaian kapabilitas APIP berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 menitikberatkan pada kualitas pelaksanaan pengawasan, kecukupan bukti, kemampuan mengidentifikasi akar permasalahan, serta efektivitas rekomendasi dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Dengan demikian, keberhasilan APIP tidak lagi semata-mata diukur dari kelengkapan dokumen dan pencapaian tingkat kapabilitas, tetapi juga dari dampak nyata pengawasan terhadap perbaikan sistem pemerintahan.
Untuk mendukung transformasi tersebut, inspektorat daerah didorong memperkuat lima elemen kapabilitas APIP, meningkatkan kompetensi auditor, menyusun daftar risiko (risk register), serta menerapkan pengawasan berbasis risiko melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
Rustam juga menyampaikan bahwa hasil evaluasi kapabilitas APIP se-Provinsi Bali pada 2025 menunjukkan capaian Level 2 atau Terstruktur. Mengingat evaluasi tidak dilaksanakan pada 2026, periode pembinaan hingga Desember 2026 diharapkan dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat kesiapan menghadapi evaluasi pada 2027.
Sementara itu, Plt. Inspektur II Kementerian Dalam Negeri, Yudawan Roswinardo, menegaskan bahwa APIP merupakan garda terdepan dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel.
Penguatan APIP, menurutnya, perlu dilakukan melalui peningkatan independensi kelembagaan, pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dan anggaran, peningkatan kompetensi auditor, serta pengawasan yang memprioritaskan area rawan korupsi.
Ia menambahkan, efektivitas pengawasan tidak cukup diukur dari banyaknya pemeriksaan atau rekomendasi yang diterbitkan. Keberhasilan APIP harus tercermin dari kemampuannya mengidentifikasi akar permasalahan, memastikan tindak lanjut hasil pengawasan, memperbaiki kelemahan sistem pengendalian intern, serta mencegah terulangnya penyimpangan.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi (Kasatgas Korsup) Wilayah V.2 KPK RI, Nurul Ichsan Alhuda, menyoroti tiga area strategis yang memiliki kerawanan tinggi terhadap praktik korupsi di lingkungan pemerintah daerah.
Ketiga area tersebut meliputi perencanaan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, penganggaran belanja hibah, serta pengadaan barang dan jasa.
Nurul menegaskan, pengawasan terhadap ketiga sektor tersebut tidak boleh hanya berfokus pada pemenuhan persyaratan administrasi. APIP harus mampu menerapkan pengawasan berbasis risiko dengan mengidentifikasi potensi penyimpangan, anomali, konflik kepentingan, kelemahan sistem pengendalian, hingga potensi kerugian keuangan daerah.
Dalam perencanaan dan penganggaran pokir DPRD, APIP diharapkan memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan, berdasarkan kebutuhan masyarakat, serta terhindar dari penyalahgunaan kewenangan dan konflik kepentingan.
Sementara itu, penganggaran dan penyaluran hibah harus dilaksanakan secara transparan, tepat sasaran, memenuhi persyaratan, serta dapat dipertanggungjawabkan melalui proses verifikasi dan evaluasi yang memadai.
Pada sektor pengadaan barang dan jasa, pengawasan harus memastikan seluruh proses berjalan secara kompetitif, efisien, dan transparan. Hal ini termasuk mencegah praktik pengaturan penyedia, penggelembungan harga, suap, gratifikasi, dan konflik kepentingan.
Nurul juga menekankan pentingnya tindak lanjut hasil pengawasan melalui rekomendasi perbaikan yang konkret, termasuk koreksi anggaran pada tahun anggaran 2026 dan 2027.
Menurutnya, keberhasilan pencegahan korupsi tidak semata-mata diukur dari capaian nilai Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP), tetapi terutama dari perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Melalui rapat koordinasi ini, seluruh pemerintah daerah di Bali diharapkan semakin memperkuat komitmen pencegahan korupsi dengan menempatkan APIP sebagai pengawas strategis yang mampu memberikan peringatan dini, mencegah penyimpangan, dan mendorong perbaikan berkelanjutan.
Sinergi antar lembaga, pengawasan berbasis risiko, serta komitmen kepala daerah dan seluruh jajaran perangkat daerah menjadi kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas. (red)
