Barometer Bali | Denpasar – Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali Gede Sumarjaya Linggih alias Demer mendorong adanya moratorium pendirian perguruan tinggi baru di wilayah Bali Selatan. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk mengurangi ketimpangan pembangunan pendidikan tinggi sekaligus mengarahkan pertumbuhan kampus ke wilayah Bali Timur dan Bali Barat, khususnya Kabupaten Karangasem dan Jembrana.
Hal itu disampaikan Demer saat menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Moratorium Pendirian Perguruan Tinggi di Bali Selatan Dialihkan ke Kabupaten Karangasem dan Jembrana” yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Kantor DPD Partai Golkar Provinsi Bali, Minggu (5/4/2026)
Menurut Demer, konsentrasi perguruan tinggi yang terlalu besar di kawasan Bali Selatan selama ini berpotensi memperlebar kesenjangan pembangunan antarwilayah di Bali.
“Kita melihat perlu ada kebijakan moratorium pendirian perguruan tinggi baru di Bali Selatan. Pembangunan kampus ke depan sebaiknya diarahkan ke Karangasem dan Jembrana agar pemerataan pembangunan pendidikan tinggi bisa tercapai,” tegas Demer dalam acara FGD menghadirkan pembicara seperti Ketua LLDikti wilayah VII dan para rektor perguruan tinggi negeri dan swasta di Bali serta Wakil Bupati Karangasem Pandu Prapanca Lagosa.
Demer menilai keberadaan perguruan tinggi di wilayah timur dan barat Bali tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata.
Selain itu, langkah pemerataan tersebut diharapkan mampu mengurangi tekanan kepadatan kawasan Bali Selatan yang selama ini menjadi pusat aktivitas pendidikan, pariwisata, dan urbanisasi.
“Dengan mengarahkan pembangunan kampus ke wilayah Karangasem dan Jembrana, kita berharap terjadi distribusi pertumbuhan yang lebih seimbang sekaligus membuka peluang ekonomi baru di daerah,” tambahnya.
FGD yang dipandu Prof Dasi Astawa tersebut menjadi bagian dari upaya merumuskan rekomendasi strategis terkait pemerataan pembangunan sektor pendidikan tinggi di Bali agar sejalan dengan arah pembangunan wilayah yang berkeadilan dan berkelanjutan. (rah)
