Ket foto: Ketua Dewan Adat Suku Moi Nikodemus Yaboisembut (ist)
Jayapura | barometerbali – Masih adanya warga masyarakat yang berjaga di kediaman Gubernur Papua Lukas Enembe membuat Ketua Dewan Adat Suku Moi Nikodemus Yaboisembut memberikan imbauan. Dia meminta masyarakat yang saat ini ada di kediaman Gubernur Papua Lukas Enembe (LE) harus pulang agar rencana pemerikasaan KPK terhadap Lukas Enembe di Jayapura dapat berjalan dengan lancar tanpa menimbulkan gangguan stabilitas keamanan.
Demi kelancaran proses hukumnya dengan jaminan keamanan dari pihak TNI – Polri, Nikodemus berharap masyarakat yang masih berada di kediaman Lukas dapat kembali beraktivitas lagi sehari – hari. Jika tidak begitu, dapat membuat keresahan di tengah masyarakat. Demikian diungkapkannya kepada wartawan di Sentani Kabupaten Jayapura, Rabu (26/10/2022).
Selaku gubernur dan pimpinan di Papua, Lukas Enembe menurutnya harus dapat menjadi contoh bagi masyarakat Papua dengan mengikuti proses hukum yang berlaku dengan berani dilakukan pemeriksaan KPK.
“Hal itu penting dilakukan Lukas Enembe agar kondusivitas di wilayah Papua dapat terjaga dengan baik bukannya justru menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat Papua,” imbau Nikodemus.
Selain itu dia juga menanggapi adanya desakan dari sejumlah pihak yang menginginkan adanya Pejabat Sementara yang menggantikan Lukas Enembe. Menurut Nikodemus, pihaknya setuju dan harus dilakukan oleh Mendagri agar roda pemerintahan provinsi Papua dapat kembali pulih dan di sisi lain juga mengingat Lukas Enembe masih dalam keadaan serta statusnya sebagai tersangka.
Ketua Dewan Adat Suku Moi ini mengakui periode pertama Lukas Enembe menjabat sebagai Gubernur memiliki visi dan misi yang baik, namun setelah masuk dalam periode kedua kinerjanya sudah tidak baik dengan terbukti Lukas terlihat di meja judi di Singapura. Hal itu jelas telihat ada perbedaannya antara periode pertama dan periode kedua Lukas Enembe.
Menanggapi diangkatnya Lukas Enembe sebagai Kepala Suku Besar di Tanah Papua, Nikodemus menyatakan pihak Lukas Enembe tidak bisa mengklaim sepihak. Hal itu dikarenakan Papua memiliki berbagai macam wilayah suku adat.
“Jika memang diakui di wilayah pegunungan di wilayahnya Lukas Enembe silakan saja tapi jika untuk seluruh tanah Papua, pihaknya tidak setuju. Lukas Enembe bisa saja diakui sebagai kepala suku di wilayah pegunungan dan wilayah adatnya sendiri, itu haknya,” tandas Nikodemus. (BB/501)
