Barometer Bali | Singasana – Komitmen Desa Gubug dalam membangun pemerintahan yang transparan dan akuntabel mendapat apresiasi dari Komisi Informasi (KI) Provinsi Bali. Hal itu terlihat saat tim KI Bali melakukan Visitasi Apresiasi Desa sekaligus verifikasi lapangan terkait implementasi keterbukaan informasi publik di Kantor Desa Gubug, Rabu (6/5).
Visitasi tersebut dipimpin langsung Wakil Ketua KI Provinsi Bali, Putu Arnata, didampingi jajaran tim visitasi. Kegiatan juga dihadiri Kabid PISKP Diskominfo Kabupaten Tabanan I Nyoman Arta Sukma Witra, Sekretaris Desa Gubug Gusti Ayu Putu Parwitawati beserta perangkat desa dan operator Apresiasi Desa.
Dalam sambutannya, Putu Arnata menjelaskan bahwa visitasi dilakukan untuk memperdalam sekaligus memverifikasi data yang sebelumnya telah diinput desa melalui Sistem Informasi Kuisioner (SIQ).
Menurutnya, beberapa poin dalam kuisioner masih memerlukan klarifikasi sehingga tim KI Provinsi Bali perlu melakukan pengecekan langsung terhadap fakta dan implementasi di lapangan.
“Kami ingin memastikan bahwa seluruh data dan implementasi keterbukaan informasi publik yang dilaporkan benar-benar berjalan di lapangan. Dari hasil awal, sebagian besar sudah dilaksanakan, hanya saja beberapa data dukung masih perlu dilengkapi,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kegiatan apresiasi desa tidak perlu dianggap sebagai beban administrasi, melainkan sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan desa yang transparan, profesional, dan bebas korupsi.
“Desa Gubug sudah memiliki banyak prestasi. Tinggal bagaimana implementasi yang sudah berjalan itu diperkuat dengan data dukung yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik,” tambahnya.
Sementara itu, Kabid PISKP Diskominfo Kabupaten Tabanan I Nyoman Arta Sukma Witra yang hadir mewakili pimpinan menyampaikan bahwa visitasi tersebut merupakan tindak lanjut dari surat sebelumnya terkait evaluasi implementasi keterbukaan informasi publik desa.
Ia menilai kegiatan visitasi menjadi momentum penting bagi desa untuk memperkuat tata kelola administrasi dan pelayanan informasi kepada masyarakat.
“Pada dasarnya banyak program dan implementasi keterbukaan informasi di desa sudah berjalan dengan baik. Hanya saja, perlu penguatan dalam penyusunan bukti dukung dan dokumentasi agar seluruh capaian desa dapat tervalidasi secara maksimal,” ungkapnya.
Menurutnya, keterbukaan informasi publik juga menjadi bagian penting dalam membangun zona integritas, tata kelola pemerintahan yang baik, serta pencegahan korupsi hingga ke tingkat desa.
Sekretaris Desa Gubug, Gusti Ayu Putu Parwitawati, dalam presentasinya memaparkan berbagai inovasi dan implementasi keterbukaan informasi publik yang telah diterapkan di Desa Gubug.
Ia menjelaskan bahwa desa berkomitmen mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan partisipatif melalui penguatan regulasi dan kelembagaan.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penerbitan SK Kepala Desa tentang PPID Desa, penyusunan SOP layanan informasi publik, hingga pengklasifikasian informasi publik yang wajib diumumkan maupun yang dikecualikan.
Selain itu, Desa Gubug juga telah membentuk struktur PPID secara lengkap mulai dari atasan PPID yang dijabat Perbekel, Ketua PPID oleh Sekretaris Desa, bidang pelayanan dan dokumentasi informasi, bidang pengelolaan data dan kearsipan, hingga bidang penyelesaian pengaduan.
“Kami berharap mendapatkan pembinaan dan bimbingan dari KI Provinsi Bali agar implementasi keterbukaan informasi publik di Desa Gubug bisa semakin optimal,” ujar Parwitawati.
Dalam pemaparannya, Desa Gubug juga menyampaikan bahwa anggaran khusus untuk keterbukaan informasi publik telah dialokasikan dalam program desa. Langkah tersebut mendapat apresiasi dari tim visitasi KI Provinsi Bali.
Tak hanya fokus pada keterbukaan informasi, Desa Gubug juga mempresentasikan berbagai capaian dan prestasi yang berhasil diraih di tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional. Di antaranya penghargaan Anubhawa Sasana Desa Jagaddhita pada Paralegal Justice Award 2023 di Jakarta, Juara 1 Lomba Evaluasi Perkembangan Desa tingkat Kabupaten tahun 2023, Juara 2 tingkat Provinsi Bali tahun 2023, hingga ditetapkan KPK RI sebagai Percontohan Desa Anti Korupsi tingkat Kabupaten/Kota di Bali tahun 2024.
Desa juga memaparkan potensi unggulan yang dimiliki, mulai dari sektor pertanian, UMKM, hingga program Kampung Nelayan Maju dengan karakter nelayan musiman. Sinergi antara pemerintah desa dan desa adat juga disebut menjadi salah satu kekuatan dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik.
Tim KI Provinsi Bali turut menekankan pentingnya publikasi kegiatan desa kepada masyarakat karena data paling valid berada di tingkat desa. Masyarakat yang membutuhkan informasi publik juga telah difasilitasi melalui layanan permohonan informasi dan formulir pengajuan data.
Di akhir kegiatan, tim visitasi memberikan sejumlah catatan tindak lanjut, di antaranya koreksi terhadap jawaban kuisioner, klarifikasi data dan fakta lapangan, serta kesempatan melengkapi data dukung hingga 20 Mei 2026.
Selain di Desa Gubug, visitasi serupa juga dilakukan di Desa Beraban, Kecamatan Selemadeg Timur dan Desa Beraban Kecamatan Kediri, sebagai bagian dari evaluasi implementasi keterbukaan informasi publik desa di Kabupaten Tabanan. (tmc/rah)
