Barometer Bali | Badung – Gubernur Bali, Wayan Koster, memaparkan berbagai program pembangunan dan strategi penanggulangan masalah sosial di Bali dalam Diskusi Publik “Sang Pewahyu Rakyat” yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Udayana (BEM Unud) untuk mengevaluasi kepemimpinan Gubernur Wayan Koster – Giri Prasta, pada Rabu (18/2/2026) di Aula Auditorium Widya Sabha, Jimbaran, Badung.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Koster menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi Bali, mulai dari alih fungsi lahan sawah, meningkatnya sampah dan kemacetan, hingga kasus narkoba, prostitusi, serta penurunan jumlah anak ke-3 dan ke-4 di masyarakat Bali. Ia menekankan pentingnya keberlanjutan budaya melalui pertumbuhan penduduk yang seimbang.
“Selain memberi manfaat positif bagi kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat Bali, pembangunan juga menimbulkan tantangan terhadap alam, manusia, dan kebudayaan Bali. Misalnya, alih fungsi lahan sawah yang terus meningkat, sampah yang semakin banyak, kemacetan tinggi, serta kasus narkoba dan prostitusi yang meningkat,” jelas Gubernur Koster.
Sebagai upaya mencegah defisit jumlah penduduk pada tahun 2050, Gubernur Koster memperkenalkan program satu Keluarga satu Sarjana yang memberi insentif bagi ibu yang melahirkan anak ketiga (Nyoman) dan keempat (Ketut). Program ini mencakup dukungan dari masa kehamilan hingga anak tersebut menyelesaikan pendidikan hingga sarjana.
“Untuk melestarikan suku Bali, ibu-ibu yang hamil anak ke-3 dan ke-4 akan dibantu sejak hamil hingga melahirkan, serta sekolahnya sampai sarjana melalui program 1 Keluarga 1 Sarjana. Dengan demikian, kita mencetak sumber daya manusia Bali yang unggul,” ungkapnya.
Program ini selaras dengan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan dan visi 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125, yang menekankan pembangunan terintegrasi antara alam, manusia, dan kebudayaan. Gubernur Koster menegaskan perlunya perlindungan ekosistem, pengelolaan lahan pertanian, pelestarian hutan, dan konservasi sumber daya air serta pantai.
Sementara itu, Rektor Universitas Udayana, I Ketut Sudarsana, memberikan apresiasi atas inisiatif mahasiswa dalam menghadirkan forum diskusi kritis.
“Sebagai perguruan tinggi, Universitas Udayana tidak boleh menjadi menara gading. Kampus harus menjadi ruang refleksi kritis dan mitra strategis pemerintah daerah. Forum ini dapat membangun dialog dalam merumuskan rekomendasi kebijakan serta memperkuat peran akademisi dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintah,” ujarnya.(Red)
